Penjabat Gubernur Papua Barat Akan Mediasi Kaitan Empat Distrik

Published on

JAKARTA, Linkpapua.com – Empat distrik yang saat ini berada wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw menjadi hangat pasca meroketnya percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan sempat diwarnai aksi protes.

Pasalnya, empat distrik, yakni Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi memilih kembali ke Kabupaten Manokwari.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan persoalan ini telah diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, selaku salah satu tokoh yang terlibat saat itu.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Tuntaskan 30 Persen Paket Proyek untuk Pengusaha OAP

“Empat distrik yang dibawa ke Tambrauw sekarang setelah dimekarkan mereka minta kembali lagi ke Manokwari dan itu bagian aspirasi yang sudah disampaikan. Dalam hal empat distrik itu saya serahkan kepada Pak Sekda karena beliau pelaku langsung terlibat di dalamnya. Beliau sampaikan dan harapannya itu dikembalikan ke Kabupaten Manokwari,” ujar Waterpauw, Senin (5/9/2022).

Waterpauw akan membangun komunikasi yang bertujuan memediasi Bupati Manokwari dengan Penjabat Bupati Tambrauw dibantu legislatif, serta Majelis Rakyat Papua Barat, serta stakeholder yang ada.

Baca juga:  Kejati Papua Barat Didesak Ungkap Aktor Utama Kasus Korupsi Mogoy Mardey

“Terkait dengan pihak-pihak itu wajar. Tidak ada masalah. Nanti kita komunikasi. Saya pikir komunikasi adalah bahasa yang utama. Sekarang ada aksi di kantor pemerintah, di DPR, MRP. Tidak ada masalah, yang penting wajar saja,” tuturnya.

Waterpauw menyampaikan, sah-sah saja jika aspirasi masyarakat terus digaungkan. Akan tetapi, kata dia, selaku pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penghubung, bukan pengambil kebijakan.

Baca juga:  Eks Wakil Ketua MRPB Kembali Gabung Golkar, Siap Maju di Pileg 2024

“Saya sudah sampai kepada saudara-saudara di sana. Aspirasi jalan terus, tapi kami dari pimpinan ini punya tugas dan tanggung jawab menyalurkan aspirasi. Itu bagian yang kita olah dan kita sebagai penghubung bukan sebagai pengambil keputusan. Tetapi, masyarakat taat asas, ada pikiran dan harapan juga disampaikan tidak dengan paksa,” tuturnya. (LP9/Red)

Latest articles

Aksi Damai di Manokwari Desak Menag Lantik Barnabas Jadi Kanwil Kemenag

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Suku Besar Arfak menggelar unjuk rasa untuk mendesak pelantikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Papua...

More like this

Aksi Damai di Manokwari Desak Menag Lantik Barnabas Jadi Kanwil Kemenag

MANOKWARI, LinkPapua.id – Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Suku Besar Arfak menggelar unjuk rasa untuk...

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...