Poin Instruksi Pangdam Kasuari ke Prajurit: Jangan Arogan, Jaga Netralitas di Pemilu

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com- Kodam Kasuari memulai Operasi Penegakan Ketertiban (Ops Gaktib) dan Yustisi gabungan Polisi Militer (POM) 2023. Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema menegaskan operasi ini untuk menekan angka pelanggaran disiplin prajurit.

Ops Gaktib digelar di lapangan upacara Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Rabu (8/3/2023). Upacara ditandai dengan penyematan tanda Operasi Gaktib dan Yustisi kepada perwakilan petugas penegak disiplin dari POM TNI AD, AL dan AU oleh Pangdam XVIII/Kasuari.

Pangdam mengatakan bahwa visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh terus dilakukan. Karena itu, kepolisian militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer.

Baca juga:  HUT ke-78 TNI di Kodam Kasuari: Prajurit Harus Peka Hadapi Tantangan ke Depan

“Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data laporan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI,” ucapnya.

Sasaran penyelenggaraan operasi gaktib dan operasi yustisi tahun ini adalah meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Termasuk, menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin, dan tata tertib di mana pun berada dan mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat.

Baca juga:  Pangdam Kasuari Siap Dukung Fungsi Pengawasan Ombudsman di Papua Barat

“Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak demikian juga dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial,” kata Pangdam membacakan amanat Panglima TNI.

Baca juga:  Jelang Mubes ke-4, Finya Maybrat Aksi Bersih-bersih di Kota Manokwari

Upacara turut melibatkan Satlantas Polda Papua Barat, Sat Brimob Manokwari, Dishub Provinsi Papua Barat. Hadir pula Kapolda Papua Barat, Kafasharkan TNI AL Manokwari, Perwira LO AL dan LO AU Kodam XVIII/Kasuari, para Asisten dan Kabalakdam Kodam XVIII/Kasuari, Kasatlantas Polda Papua Barat, Dansat Brimob Manokwari  dan Kapolres Manokwari. (*/red)

Latest articles

Realisasi TKD 72 Persen, Wabup Bintuni Minta OPD Tuntaskan Program

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan program yang anggarannya telah tersedia. Permintaan...

More like this

HUT Lalu Lintas ke-71, Kapolda Papare Tekankan Polisi Harus Jadi Teladan Tertib Berlalu Lintas

MANOKWARI, Linkpapua.id– Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke-71, jajaran Direktorat Lalu Lintas...

Pemprov Papua Barat Petakan Potensi Investasi, OAP Harus Jadi Pelaku Ekonomi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mematangkan peta potensi investasi daerah melalui...

Masyarakat Adat Sebyar Sentil 17 Tahun Aktivitas BP Tangguh: Pergi Saja Kalau Tak Ada Kontribusi!

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat Sebyar menuntut kejelasan manfaat ekonomi dari aktivitas migas BP...