MANOKWARI, LinkPapua.id – Akademisi Prof Roberth KR Hammar mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tanggung jawab kolektif. Program ini bukan hanya menjadi domain pemerintah pusat, tetapi juga seluruh elemen-elemen yang ada di daerah.
“Pemerintah daerah harus turut terlibat dalam memberikan alokasi anggaran khusus untuk program MBG. Pemerintah provinsi harus membuat perda atau pergub agar mekanisme pengawasan dilakukan secara baik untuk mendukung program nasional ini,” ujar Roberth KR Hammar saat menjadi pembicara di kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar di Swiss-belhotel, Manokwari, Kamis (14/8/2025).
Menurut Roberth pelaksanaan program MBG sangat baik bagi anak-anak dan juga berdampak positif pada peningkatan perekonomian di daerah. Namun, karena program ini menyangkut memberikan makanan diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat.
“Program MBG dapat disesuaikan di masing-masing daerah dengan memiliki menu makanan bahan pangan lokal. Agar ekonomi daerah juga tumbuh,” jelasnya.
Dia menilai tidak semua anak dapat memakan makanan yang sama. Ada anak yang tidak bisa makan ayam atau ikan tertentu karena tidak terbiasa sehingga muncul mual-mual, muntah hingga gangguan pencernaan.
“Ini semua adalah tugas kita karena untuk menyiapkan MBG butuh pengawasan ekstra dari proses awal hingga akhir,” Katanya
Roberth mendorong pemerintah agar membuat aturan yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyalahi aturan. Karena program ini sangat baik dapat dimungkinkan dengan adanya MBG sekolah-sekolah dapat menjadi pusat gizi.
Roberth juga mengharapkan dengan program MBG dapat memcegah stunting, kesehatan anak meningkat, mengurangi beban orang tua dalam memberikan uang jajan dan kecerdasan anak meningkat.
“Yang terpenting adalah orang tua siswa dapat memahami makanan yang bergizi untuk anaknya sehingga apabila program ini hanya bertahan 1 atau 2 tahun pihak orang tua dapat merealisasikannya dalam menyajikan makanan bergizi kepada anak-anaknya,” tutupnya. (LP14/red)
