MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai merealisasikan program sekolah gratis yang difokuskan bagi seluruh sekolah negeri. Program ini mencakup pembebasan berbagai biaya pendidikan yang selama ini menjadi beban orang tua siswa, termasuk biaya pendaftaran dan pungutan lainnya.
Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, mengatakan pada tahap awal program sekolah gratis diprioritaskan untuk sekolah negeri. Sementara sekolah swasta akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Sekolah gratis yang kita canangkan tahun ini masih difokuskan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta mungkin ke depan, kalau kemampuan fiskal daerah mencukupi, kita juga akan memikirkan memberikan subsidi atau bahkan bantuan penuh. Paling tidak kita mencari solusi agar sekolah swasta juga dapat terbantu,” ujarnya Senin (13/7/2026).
Menurut Mugiyono, melalui program tersebut seluruh biaya pendidikan yang menjadi tanggungan orang tua siswa di sekolah negeri tidak lagi diperbolehkan dibebankan kepada masyarakat.
“Biaya sekolah maupun biaya lainnya tidak boleh lagi dibebankan kepada orang tua. Termasuk biaya pendaftaran juga tidak boleh ada pungutan,” katanya.
Selain membebaskan biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga akan memberikan bantuan seragam bagi peserta didik baru sebagai bagian dari implementasi program sekolah gratis.
Mugiyono menegaskan komite sekolah tetap dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun, komite sekolah tidak diperbolehkan menarik iuran rutin setiap bulan kepada orang tua siswa.
Menurutnya, penggalangan dana masih dimungkinkan apabila dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan tertentu dan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan menjadi kewajiban yang harus dibayar secara berkala.
“Kalau ada kegiatan tertentu yang dilakukan komite masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu iuran rutin setiap bulan. Kalau rutin, itu akan menjadi beban lagi bagi masyarakat maupun orang tua,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar dana yang dihimpun oleh komite sekolah benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan siswa, bukan untuk kegiatan yang tidak memiliki manfaat yang jelas.
Terlebih, pemerintah daerah tetap mengalokasikan berbagai bantuan operasional bagi sekolah guna menunjang proses belajar mengajar.
Sementara itu, terkait pengadaan buku pelajaran, Mugiyono menjelaskan komponen tersebut belum masuk dalam cakupan program sekolah gratis. Namun pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.(LP3/Red)
