PWI Papua Barat Sikapi Maraknya Penyalahgunaan ID Card Pers

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat menyikapi maraknya penyalahgunaan kartu identitas (ID card) pers oleh oknum non-wartawan di wilayah Papua Barat. Praktik ini dinilai merusak kredibilitas profesi dan mengancam keselamatan jurnalis saat bertugas.

“Kami melihat fenomena yang sangat mengkhawatirkan, di mana ID card pers digunakan oleh orang yang bukan wartawan untuk kepentingan tertentu. Ini jelas salah dan harus segera dihentikan,” ujar Ketua PWI Papua Barat, Bustam, dalam keterangannya, Senin (5/5/2026).

Baca juga:  PWI Gandeng Dinas Kehutanan Papua Barat Hijaukan Hutan di HPN 2026

Bustam menegaskan kartu pers adalah bukti legitimasi yang dilindungi undang-undang. Olehnya, kata dia, tidak boleh digunakan oleh sembarang pihak.

“ID card itu bukan alat penyamaran. Itu bukti bahwa seseorang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Jika disalahgunakan, maka citra pers bisa rusak,” katanya.

Dia mengeluhkan praktik tersebut berdampak langsung pada wartawan yang bekerja secara sah di lapangan. Menurutnya, penggunaan kartu pers palsu memicu kecurigaan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap profesi jurnalistik.

Baca juga:  Siwo PWI Papua Barat dan Lapas Kelas IIB Manokwari Pererat Sinergi Lewat Friendly Match Futsal

“Wartawan yang bekerja secara sah justru bisa dicurigai. Ini berisiko terhadap keselamatan kami saat melakukan peliputan,” tambahnya.

PWI Papua Barat kini mulai memperketat proses penerbitan kartu melalui verifikasi aktivitas jurnalistik yang lebih mendalam. Sistem keamanan tambahan seperti kode QR dan basis data terpusat akan diterapkan untuk mempermudah pengecekan keaslian kartu.

Selain itu, organisasi profesi ini membuka peluang untuk membawa kasus pemalsuan identitas ini ke ranah pidana. Bustam menyebut pihaknya tidak akan membiarkan oknum yang mencatut nama pers merusak ekosistem informasi.

Baca juga:  Panitia Lokal Hari Pers Nasional 2022 PWI Papua Barat Terbentuk

“Pemalsuan identitas adalah pelanggaran hukum. Kami tidak akan ragu melaporkannya kepada pihak berwenang,” tegas Bustam.

Dia mengimbau instansi pemerintah maupun swasta untuk lebih teliti dalam memverifikasi identitas jurnalis. Hal ini dilakukan guna memastikan profesionalisme tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Jangan gunakan identitas pers untuk kepentingan lain. Pers memiliki fungsi dan tanggung jawab sendiri yang harus dijaga profesionalismenya,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

Bupati Yohanis Tinjau Aset BP Tangguh, Babo Diproyeksikan Jadi Pusat Ekonomi...

0
TELUK BINTUNI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengharapkan Distrik Babo sebagai pintu masuk Teluk Bintuni, dan distrik tertua ke depan akan ditata menjadi wilayah...

Akhirnya! Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Publik

More like this

Sertijab Pejabat Eselon II Pemprov Papua Barat, Ali Baham Tekankan Kesinambungan Kerja

MANOKWARI, LinkPapua.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menekankan kesinambungan kerja...

Pemprov Papua Barat Dukung Pelaksanaan Konferensi Sinode XII, 2.000 Peserta Bakal Hadir

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Sinode...

‎BPJS Kesehatan Gandeng Kejati Papua Barat Perkuat Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat...