JAKARTA, LinkPapua.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyoroti makin banyaknya kewenangan daerah yang ditarik kembali ke pemerintah pusat. Sorotan ini mengemuka dalam talk show bertajuk “Refleksi 29 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi” yang digelar di Kantor Pusat Apkasi, Jakarta, Jumat (25/4/2025), dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah selama lebih dari dua dekade sekaligus merumuskan arah penguatan ke depan.
Talk show menghadirkan sejumlah narasumber utama, yakni Prof Ryaas Rasyid selaku penasihat khusus Apkasi dan guru besar Ilmu Pemerintahan, Mochamad Nur Arifin selaku penjabat sementara Ketua Umum Apkasi, Bupati Trenggalek, Arman Suparman, selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi.
Dalam paparannya, Prof Ryaas Rasyid mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah saat ini hampir gagal. Dia mengibaratkan kondisi otonomi daerah seperti rumah yang hancur dihantam ombak sebelum sempat selesai dibangun.
Menurutnya, banyak faktor yang menghambat, mulai dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang cenderung didorong kepentingan elite, regulasi yang sering berubah-ubah, hingga kecenderungan elite di Jakarta menarik kembali semangat desentralisasi ke arah sentralisasi.
Kata dia, banyak kewenangan daerah di bidang pertanahan, kelautan, kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan kini ditarik lagi ke pusat. Padahal, salah satu tujuan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah.
“Saya minta kepada Direktur Eksekutif Apkasi agar mecatat hasil diskusi hari ini sebagai bahan rekomendasi pada Munas (Musyawarah Nasional) Apkasi bulan Mei mendatang untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Penjabat Ketum Apkasi Mochamad Nur Arifin menilai pemerintahan saat ini tidak berjalan efisien dan efektif. Dia mencontohkan tumpang tindih pengawasan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan keberadaan balai-balai kementerian di provinsi, yang justru memperpanjang urusan birokrasi dan menambah biaya.
Dewan Pembina Apkasi, Sokhiatulo Laoli, juga menyoroti kondisi serupa. Dia menilai semangat otonomi daerah harus dikembalikan seperti cita-cita awal reformasi, terutama seperti era pemerintahan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sokhiatulo menyoroti beberapa sektor yang telah ditarik ke pusat, seperti kelautan dan pertambangan. Dia mendorong agar kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, dan mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah.
“Saya juga berharap agar daerah-daerah kepulauan segera dimekarkan dengan mencabut moratorium pemekaran oleh Presiden Prabowo. Saran saya agar Apkasi menginisiasi pertemuan antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah untuk duduk satu meja membahas perubahan UU Otonomi Daerah yang dalam perjalanannya belum sampai pada tujuan sudah ditarik kembali secara bertahap oleh pemerintah pusat,” beber mantan Bupati Nias dua periode ini.
Acara ini juga diikuti secara daring para bupati se-Indonesia serta pejabat bagian hukum dan tata pemerintahan daerah masing-masing. Apkasi berharap talk show ini menjadi ruang penguatan dialog kebijakan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Adapun Munas Apkasi akan dilaksanakan pada 29-30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. (*/red)
