MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Papua Barat, Kamis (22/7/2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRGM, Myrna A. Safitri, pada kesempatan ini menekankan, “Program pembangunan di Papua, termasuk penyelamatan lingkungan, harus berjalan seiring dengan kebudayaan, adat istiadat di tanah Papua.”

Pendekatan kebudayaan, kata dia, penting karena masih kentalnya interaksi masyarakat dengan alam. Selain itu, belajar dari pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di Papua, keterlibatan kelompok-kelompok adat dan program yang mengedepankan kearifan lokal merupakan kunci keberhasilan kegiatan yang dilakukan pada periode sebelumnya.

“Pendekatan ini juga akan kita terapkan pada saat merehabilitasi mangrove di Papua Barat,” ucap Myrna.

Papua Barat merupakan satu dari sembilan provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Ini tertuang dalam Perpres Nomor 120 Tahun 2020. Rehabilitasi mangrove di Papua Barat akan dilakukan bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Remu Ransiki.

Luas area mangrove di Papua Barat dengan status mangrove kritis adalah 32.643 hektare. Mangrove kritis ini juga menjadi target indikatif rehabilitasi mangrove di Papua Barat sampai 2024. Tahun ini, target rehabilitasi mangrove di Papua Barat adalah 1.500 hektare.

Rehabilitasi mangrove BRGM menggunakan pendekatan padat karya melalui penanaman bibit mangrove. Pola tanam yang ditawarkan berupa tanam murni pada areal rusak total, silvofishery, pengkayaan dan rumpun berjarak.

Penanaman bibit mangrove BRGM dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Sejauh ini, telah dilakukan penanaman bibit mangrove seluas 271,67 hektare dari target tahunan yang direncanakan.

Adapun tantangan jangka panjang rehabilitasi mangrove adalah pengintegrasian program rehabilitasi mangrove kedalam kebijakan pembangunan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kampung.

“Upaya pengintegrasian perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat kampung akan dilakukan dengan pembangunan Desa Mandiri Peduli Mangrove,” ungkap Myrna.

Meskipun demikian, upaya rehabiltasi mangrove di Papua Barat dipandang masih perlu dukungan dan kolaborasi yang baik dari pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dinas, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan masyarakat.

“Mari bersama kita pulihkan dan jaga ekosistem mangrove Papua Barat,” ajak Myrna.

Sosialiasi ini dihadiri oleh perwakilan BPDASHL Remu Ransiki, Komisi IV DPR RI, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas. (Rls/red)