Rp 19,5 miliar insentif nakes COVID-19 telah Disalurkan ke Papua Barat

Published on

Manokwari-Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 19,5 Miliar ke Provinsi Papua Barat untuk membayar insentif para tenaga kesehatan atau nakes COVID-19 di daerah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Papua Barat, Hari Utomo mengutarakan anggaran tersebut sudah ditransfer ke rekening kas daerah.

“Anggaran ini untuk pembayaran insentif nakes di seluruh daerah di Papua Barat tahun 2020. Untuk Papua Barat ada sebanyak 366 nakes yang diajukan,” kata Hari.

Baca juga:  Penerbangan di Papua Barat Turun 13,69 Persen Agustus 2023

Utomo menyebutkan, transfer itu dilakukan sesuai rencana kebutuhan nakes yang diajukan daerah ke Kementerian Keuangan. Presiden Joko Widodo menginginkan dana santunan dan insentif nakes COVID-19 segera terealisasi

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat ke Teluk Bintuni, Cek Harga Sembako hingga Serahkan Sumur Bor-BBR

“Waktu itu kan pak Presiden tanya ke setiap daerah, ada berapa tenaga medis COVID-19. Tapi daerah tidak kasih, akhirnya, ya sudah berapa rencana nakes yang dibutuhkan, itu yang langsung ditransfer,” kata Hari lagi.

Dari data rencana kebutuhan nakes yang diajukan Papua Barat, lanjut Hari, 366 Nakes itu berasal dari rumah sakit, Puskesmas, serta fasilitas karantina COVID-19 di seluruh kabupaten dan Kota.

Baca juga:  STQH Papua Barat Resmi Dibuka, Fak-Fak Kirim Peserta Terbanyak

“Secara nasional anggaran yang disiapkan untuk pembayaran insentif tenaga medis itu sebesar 87,5 triliun. Waktu itu pak Jokowi sempat marah-marah karena baru tersalurkan 1 persen,” ujarnya lagi.

“Anggaran ini masuk dalam skema biaya percepatan penanganan COVID-19,” katanya menambahkan. (LPB1/red)

Latest articles

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman menilai status sertifikat hak ulayat di kawasan eks perkebunan kelapa...

More like this

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi Bisa Picu Konflik Agraria

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

DPRP Kritik Proses Masuk Investasi ke Papua Barat: Jangan Jadikan Lembaga Adat ‘Pemadam Kebakaran’

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

96 Calon Penerima Hibah Papua Barat, Kesbangpol Tunggu APBD Perubahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat masih menunggu pembahasan...