MANOKWARI, Linkpapua.com– DPRK Manokwari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD berkaitan dengan ketersediaan ruangan di sekretariat di DPRK Manokwari.

Wakil Ketua DPRK Manokwari Suriyati menyampaikan, sejak anggota DPRK Manokwari periode 2024-2029 dilantik Agustus lalu, para anggota DPRK belum memiliki ruangan yang permanen.

“Kita setelah dilantik masih belum tau ruangan kita. Sementara masih menempati ruangan yang lama. Termasuk ruangan untuk rapat hanya ada satu ruangan. Saat kita mau pertemuan dengan masyarakat maupun OPD harus bergantian,”ujar Suriyati Senin (14/4/2025) saat memimpin RDP.

Dikatakannya, pihaknya ingin mengetahui sudah sejauh mana kesiapan ruangan yang disiapkan oleh OPD terkait.

Ketua Komisi III DPRK Manokwari Abu Rumkel menilai, kondisi ini dapat menghambat kerja-kerja dewan.

“Kita bagaimana mau membantu menyelesaikan aspirasi-aspirasi masyarakat jika kondisi kita saja masih seperti ini,”ungkap Rumkel.

Dalam RDP tersebut, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Manokwari Aser Karubaba mengatakan pihaknya belum dapat mengerjakan perbaikan ruangan dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada APBD Manokwari.

“Kita sudah mempersiapkan desain rehab ruangan dewan, namun karena adanya efisiensi berdampak pada pemangkasan anggaran. Sehingga harus dilakukan pergeseran untuk itu kita masih menunggu DPA apakah ada alokasi anggaran itu atau seperti apa ,”jawabnya.

Disampaikannya, Pihak DPU Manokwari bersama Sekretariat DPRK Manokwari sudah melakukan pemetaan maupun perencanaan perbaikan ruangan dewan.

Dewan sendiri mendesak agar perbaikan ruangan dewan dan penempatan ruangan menjadi perhatian pemda Manokwari. Ini dianggap penting untuk menunjang tugas-tugas kedewanan.

DPRK Manokwari akan menjadwalkan kembali RDP jika nantinya DPA telah dibagikan ke masing-masing OPD.

“Kita akan lanjutkan RDP jika sudah ada kepastian apakah rehab itu sudah masuk dalam DPA atau tidak. Sebenarnya kita sudah masukan dalam APBD 2025, namun karena efisiensi sehingga bisa terjadi pergeseran anggaran,”tutup Wakil Ketua DPRK Manokwari Suriyati.(LP3/Red)