BINTUNI-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Teluk Bintuni  dipersiapkan untuk menjadi satuan kerja berpresikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan sebagai kabupaten peduli HAM.

Hal ini dikatakan KepalaKantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara Bc, Ip. S.H, M.Si saat melakukan kunjungan kerja Rutan Kelas II B Bintuni, Kamis (21/1/21).

Kunjungannya kali ini didampingi 3 pimpinan tinggi pratama yang baru, Kepala Divisi Permasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Kepada media, Slamet mengatakan ada beberapa agenda kunjungan kerjanya kali ini ke Teluk Bintuni kali ini.

Pertama, melaksanakan serah terima Calon Pengawai Negeri Sipil dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini Rutan Kelas II B Bintuni

Selain itu, kunjungan kali ini juga memberikan penguatan kepada UPT ke Rutan Kelas II B Teluk Bintuni dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korporasi (WBK).

“Karena Rutan Kelas II Teluk Bintuni adalah salah satu UPT yang di persiapkan untuk meraih wilayah bebas dari korupsi,” terang Slamet.

Menurut Slamet, tahun 2019 Rutan Kelas II Bintuni ikut berkompititif meraih WBK, namun belum membuahkan hasil maksimal. Diharapkan tahun Rutan Kelas II Bintuni lakukan persiapannya lebih matang lagi menuju WBK.

Slamet juga membeberkan akan meluncurkan kampanye peran Pemerintah Daerah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kampanye tersebut menjadi praktik baik karena akan mengangkat kabupaten Bintuni sebagai kabupaten peduli HAM. Di Papua Barat sendiri belum ada kabupaten/kota peduli HAM.

“Kami dari Kanwil Papua Barat, bukan semata-mata hanya menikmati perjalanan darat dari Manokwari menuju Bintuni, tapi masing-masing punya peran untuk bisa mengangkat Geografis agar tidak bisa di jiplak oleh tempat lain. Juga melakukan pengawasan orang asing, meskipun Bintuni bukan tempat pendaratan nasional, namun bisa jadi ada tenaga-tenaga asing yang masuk ke daerah kabupaten Bintuni secara ilegal,” terang Slamet.

Slamet dan rombongan juga menyempatkan waktu berbagi kasih ke beberapa tempat ibadah seperti masjid dan gereja.

Dirinya juga memberi apresiasi bagi pemerintah daerah Teluk Bintuni yang siap mendukung program kerja dari Rutan Kelas II Teluk Bintuni. (LPB5/red)