MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali merain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini WTP tersebut disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa secara virtual, dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang Kedua DPR Papua Barat yang digelar disalah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat, Senin (31/5/2021).

Santosa menerangkan, bahwa selain memeriksa tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas aktivitas pengelolaan infrastuktur jalan dan jembatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Setelah 35 hari melakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung dengan sistem pengendalian yang efektif.

“Dengan demikian, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat Tahun Anggaran 2020, adalah WTP,” kata Dori Santosa yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Opini WTP atau Unqualified Opinion didasarkan atas kesesuaian keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan dan kesanggupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP kali ini pun merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemprov Papua Barat secara berturut-turut. Predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu terus diraih Pemprov Papua Barat sejak 2014 hingga tahun 2020.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pencapaian tersebut merupakan kabar gembira bagi pemerintahannya. Sebab, banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2020, terutama pada penatausahaan aset tetap.

Diantaranya, kekurangan dokumen pendukung atas setiap bidang tanah yang menunjukan lokasi dan luasan hak kepemilikan pemerintah daerah, demikian halnya dengan kendaraan dinas.

“Tetapi, langkah-langkah perbaikan terus kita upayakan dan hasilnya kita berhasil meraih opini WTP, meski masih ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi,” ujar Dominggus. “Laporan hasil pemeriksaan yang diberikan hari ini, merupakan pedoman untuk kami melakukan perbaikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” katanya lagi.(LP7/red)