MANOKWARI, LinkPapua.id – DPR Papua Barat akan memanggil pimpinan perbankan untuk membahas akses modal bagi pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengucurkan dana ke bank BUMN.

“Kami ingin memastikan kemudahan akses modal bagi pelaku UMKM lokal terutama UMKM yang dikelola oleh pengusaha orang Papua,” kata Anggota DPR Papua Barat Nakeus Muid, Rabu (1/10/2025).

Nakeus menegaskan DPR Papua Barat ingin mendengar langsung dari pimpinan perbankan terkait mekanisme penyaluran modal. Dia juga menyebut dewan bersama pemerintah daerah akan ikut mengawasi agar dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan secara tepat.

“Kita tidak hanya memastikan bagaimana cara mendapatkan modal tetapi juga akan memastikan agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan modal tersebut dengan tepat guna dan berhasil,” ujarnya.

Nakeus mengungkapkan adanya kesenjangan antara pelaku UMKM Papua dan non-Papua, terutama dalam akses modal. Dia menilai kebijakan Kemenkeu menjadi langkah positif untuk memperbaiki iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita menyadari bahwa ada kesenjangan dalam mengelola usaha bagi saudara-saudara kita pengusaha Papua dan non Papua selama ini, mengapa saudara kita pelaku usaha non-Papua lebih maju dari pelaku usaha Papua bagian ini menjadi tugas DPR dan juga pemerintah untuk memikirkan solusi yang tepat,” bebernya.

Menurutnya, jika akses modal bisa lebih mudah didapat, dewan akan mendorong pemerintah daerah membuat kesepakatan dengan pihak bank. Hal itu dinilai penting agar UMKM lokal lebih terlindungi dan memiliki peluang berkembang.

Selain memanggil pimpinan bank, dewan juga akan menghadirkan Dinas Perindustrian dan Koperasi. Data UMKM akan dipetakan untuk memastikan siapa saja yang layak menerima modal.

“Berapa UMKM yang terdata di dinas, berapa yang sudah berjalan usahanya selama ini dan berapa yang terbentur dengan modal agar kita bicara harus punya data yang valid,” ucap Nakeus. (LP2/red)