Satpol PP Manokwari Fokus Awasi Penjualan Minol Cegah Kebocoran PAD

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Satpol PP Manokwari, Papua Barat, akan mengetatkan pengawasan penjualan minuman beralkohol (minol) untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Penertiban dilakukan berdasarkan peraturan daerah (perda) pengendalian dan pengawasan minol yang telah berlaku.

“Satpol PP tetap berjalan sesuai dengan perda. Apa yang disampaikan di dalam perda, itulah yang kami lakukan. Supaya yang ilegal bisa kita sidak dan lakukan penertiban sehingga orang bisa urus izin,” ujar Kasatpol PP Manokwari, Yusuf Kayukatui, dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Baca juga:  Stok Sapi Kurban di Manokwari Aman Jelang Iduladha 2026, Harga Rp15 Juta per Ekor

Yusuf menyebut penertiban diperlukan agar Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengetahui usaha mana yang berizin dan mana yang belum. Langkah ini berkaitan langsung dengan optimalisasi PAD dari sektor peredaran minol.

Pemkab Manokwari sebelumnya memastikan pendistribusian minol resmi hanya diberikan kepada 15 pengecer berizin. Upaya ini diharapkan menekan peredaran minol ilegal di wilayah tersebut.

Keberadaan outlet resmi dinilai memudahkan pengawasan dan meningkatkan efektivitas penindakan. Pemkab juga berharap jumlah pengecer resmi dapat bertambah untuk mendongkrak PAD.

Baca juga:  Tinjau Longsor di Catubouw Pegaf, Komisi I DPR PB Ingatkan Bahaya Cuaca Ekstrem

Yusuf menegaskan minol tidak boleh dijual di kios kecil atau kios bahan pokok. Lokasi usaha wajib memenuhi syarat sebelum izin diberikan.

“Tindakan yang diambil itu mengarah ke mereka untuk proses izin. Tapi, kami juga menyoroti masalah tempat. Tidak bisa ada di kios-kios yang menjual bahan pokok. Harus penuhi syarat, termasuk jaraknya sekitar 200 meter dari sekolah dan tempat ibadah,” bebernya.

Baca juga:  PPP Teluk Bintuni Laporkan 5 Kecurangan di Kampung Argosigemerai

Satpol PP juga memperketat pengawasan masyarakat yang mengonsumsi minol di pinggir jalan. Aktivitas itu dinilai rawan menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Saat ini Satpol PP masih menunggu perda diserahkan secara resmi untuk dipelajari. Langkah ini penting agar penindakan terhadap penjual ilegal bisa dilakukan tepat sasaran.

“Perda belum diserahkan ke kami untuk dipelajari dulu. Kami perlu pelajari supaya saat melakukan penindakan terhadap yang ilegal, kami bisa lakukan dengan tepat,” ucapnya. (*/red)

Latest articles

Sambut Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026, BI Papua Barat Tekankan...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar Media Briefing dalam rangka menyambut rangkaian acara puncak Pesta Sinoli x Torang Locavore...

More like this

Sambut Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026, BI Papua Barat Tekankan Pentingnya Data Berkualitas

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar Media Briefing dalam...

Dandim 1801 Manokwari: Antusiasme Tinggi, Turnamen Domino HUT TNI ke-81 Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Antusiasme masyarakat mengikuti Turnamen Domino dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT)...

Kurasi Sastra Lisan 7 Suku, Wabup Bintuni Minta Segera Dibukukan

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta sastra lisan...