Manokwari–Pelaksana Tugas Bupati Manokwari, Edi Budoyo menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten sudah berusaha memperjuangkan nasib orang asli Papua (OAP) pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2018.

“Saya tidak terlibat sejak awal terkait penerimaan CPNS ini. Saya terlibat baru sekitar satu minggu lalu saat mau pengumuman,” ucap Budoyo saat menemui massa yang berdemonstrasi di Manokwari, Senin (3/8).

Pekan lalu sebelum hasil seleksi CPNS diumumkan, kata Budoyo, ia menanyakan hasil seleksi kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Setelah melihat hasilnya, pihaknya pun kembali menanyakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kuota 80 persen bagi OAP.

“Kita sudah berjuang tapi Kemenpan RB tidak setujui. Kami pun selanjutnya melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk persiapan pengumuman,” kata dia lagi.

Ia pun berharap, massa menyerahkan aspirasi yang dibawa selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa pembukaan formasi CPNS di Papua Barat tertunda sejak 2014. Sejak saat itu tidak ada penerimaan CPNS hingga tahun 2018 karena terkendala terkait sistem online juga akibat moratorium.

Menurut dia, pemerintah daerah sudah berjuang dan akhirnya disetujui presiden dengan sistem online terbatas atau lokal

“Selanjutnya kita berjuang lagi untuk mendapat kouta 80:20. Ini pun sudah disetujui pak Presiden,” katanya seraya menyebutkan untuk Pemprov Papua Barat formasi 2018 dimanfaatkan untuk pegawai honorer sebanyak 1.283 orang.

Terkait formasi CPNS tahun 2018, kata gubernur, hasil CPNS sudah ada sejak Desember 2019 namun belum bisa diumumkan karena masih ada yang harus diperbaiki.

“Formasinya saat itu belum terinci dan kuotanya belum sesuai yang kita inginkan yakni 80 untuk OAP dan 20 persen untuk nonPapua. Sehingga kita belum umumkan,” sebutnya lagi.

Setelah menerima aspirasi para pencari kerja ini, gubernur berjanji akan membahas dan diperjuangkan hingga ke Presiden Joko Widodo. (*/LPB1)