MANOKWARI, linkpapua.com– Serapan anggaran Dinas Kesehatan Papua Barat pada APBD induk 2023 baru menyentuh angka 18,77. DPR pesimistis Dinkes bisa memenuhi target hingga akhir tahun.
Dengan serapan anggaran 18,77%, Dinkes baru merealisasikan belanja
sebesar Rp37,6 miliar dari Pagu DPA sebesar Rp200 miliar. Angka ini dinilai
masih jauh di bawah target.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun mengatakan serapan anggaran di Dinas Kesehatan ini sangat rendah. Dengan waktu yang tersisa, penyerapan anggaran berpotensi tidak mencapai target.
“Angka ini sangat rendah. Dengan waktu yang tersisa 4 bulan kemungkinan sangat sulit memenuhi target,” jelasnya.
Seknun mengatakan, pihaknya telah melakukan hearing dengan Kadinkes Otto Parorongan untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan itu, terungkap beberapa kendala yang menghambat pencapaian serapan anggaran.
“Kendala berada pada hal teknis persiapan tender dan lainnya yang berjalan sedikit terlambat, memang ada beberapa pekerjaan fisik yang sudah ditenderkan namun belum ada proses pencairan, kemudian ada yang baru penandatanganan kontrak sehingga tidak terbaca dalam penyerapan anggaran,” beber politisi NasDem itu kepada awak media usai memimpin hearing di VIP Room Hotel Oriestom By Manokwari, Kamis (7/9/2023).
Mantan Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat itu juga mengungkapkan, serapan anggaran di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat sudah mencapai 27 persen dari pagu anggaran Rp160 miliar.
Dinkes Tetap Optimistis
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi V banyak masukan yang diberikan oleh para anggota Dewan guna mempercepat serapan anggaran pada dinas kesehatan. Pihaknya mengakomodir semua masukan agar serapan bisa dipacu di sisa waktu yang ada.
“Banyak masukan dari bapak ibu dewan supaya serapan anggaran bisa cepat. Kami sebagai OPD siap terima dan tindaklanjuti masukan itu,” kata Otto Parorongan.
Ketika disinggung penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, Otto enggan mengungkapkannya.
“Masalah teknis, dan itu internal dinas kesehatan,” singkatnya.
Dengan waktu yang terbilang singkat, Otto tetap optimistis dapat menjalankan program yang telah disusun hingga dengan sendirinya serapan anggaran mengalami peningkatan.
“Kita tetap optimis. Pekerjaan yang kita lakukan kita kerja dengan baik sesuai dengan kontrak yang ada. Dan saat ini semua staf sedang turun lapangan,” ujarnya sembari menambahkan realisasi kegiatan terdapat pada fisik dan nonfisik.
Ditanya tentang dana tambahan pada APBD perubahan, Otto mengatakan, Dinas Kesehatan mendapat tambahan dana sebesar Rp1,5 miliar.
“Ada tambahan perubahan Rp1,5 miliar tapi dihibahkan ke Komisi Pemberantasan AIDS (KPA). Dan ada juga dana Rp2 miliar dari dinkes ke RSUD Provinsi untuk pengadaan obat-obatan,” tandasnya. (LP1/red)
