MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani menyinggung rendahnya serapan anggaran daerah jelang akhir tahun. Ia menegaskan, OPD yang tidak mampu memaksimalkan serapan anggaran berpotensi digeser dari jabatannya.

“Beberapa waktu lalu kita ribut minta agar tidak kena dampak efisien. Sekarang sudah dikasih dana, tapi tidak mampu menggunakannya. Jadi, jika ada perangkat daerah yang serapan anggarannya tidak maksimal boleh saja digeser dan digantikan dengan yang mampu memaksimalkan serapan anggaran,” ujar Lakotani di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (20/10/2025).

Lakotani menilai, rendahnya serapan anggaran menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Kondisi itu juga berpotensi menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang tinggi.

Menurutnya, jika belanja pemerintah berjalan optimal, uang akan beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“APBD kita adalah instrumen utama dalam menggerakkan perekonomian daerah. Walaupun adanya perusahaan besar, namun tetap instrumen utamanya APBD,” katanya.

Lakotani menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja APBD menjadi faktor kunci yang menentukan laju ekonomi di Papua Barat.

“Jika belanja APBD dilakukan dengan cermat, tepat, maka dampak pertumbuhan ekonomi daerah akan tinggi dan signifikan. Karenanya memaksimalkan belanja APBD menjadi parameter penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere optimistis serapan anggaran akan meningkat pada triwulan IV. Ia menyebut sebagian besar belanja modal dan infrastruktur memang dijadwalkan pada periode tersebut.

“Saya belum tahu totalnya mencapai berapa persen, namun anggaran itu ada arus kasnya, di mana penyerapan besar ada di triwulan IV. Sehingga kami tetap optimis di minggu ketiga dan keempat akhir dapat meningkat,” ucapnya. (LP14/red)