MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menekankan kesinambungan kerja dalam serah terima jabatan (sertijab) pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Dia meminta pejabat yang mengakhiri tugas menyiapkan laporan sebagai pijakan bagi pejabat penerus.
“Setiap kita harus punya memori jabatan. Ketika seseorang mengakhiri tugas, harus ada laporan akhir sebagai dasar bagi pejabat berikutnya untuk melanjutkan pekerjaan. Kita tidak bisa bekerja tanpa data. Perencanaan harus melihat capaian tiga tahun terakhir,” ujar Ali Baham saat memimpin sertijab Asisten III Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat di Ruang Multimedia Kantor Gubernur, Arfai, Kamis (5/11/2026).
Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut pelantikan pejabat Eselon II Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada Jumat (30/10). Pelantikan itu mencakup empat pejabat yang mengisi posisi strategis di sejumlah perangkat daerah.
Empat pejabat tersebut yakni Otto Parorongan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bachri Yasin sebagai Kepala Brida, Agus Nurrodi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Godlief Aponno sebagai Kepala Bapenda Papua Barat. Otto sebelumnya menjabat Asisten III, Bachri sebagai Kepala Bapenda, Agus sebagai Kepala BPKAD, dan Godlief sebagai Kepala DPMPTSP.
Ali Baham meminta setiap pejabat menyusun memori jabatan agar program dan pekerjaan tidak terputus saat terjadi pergantian atau pergeseran posisi. Dia juga meminta perangkat daerah menggunakan data realisasi hingga Oktober atau November sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya.
Lebih lanjut, Ali Baham mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Dia mencontohkan aplikasi Samaria yang digunakan untuk memantau pembayaran pajak daerah.
“Sekarang kita sudah punya aplikasi Samaria untuk memantau pembayaran pajak daerah. Ini sebuah inovasi yang harus terus dikembangkan. Kita harus mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan,” katanya.
Dia menyebut inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang meraih peringkat kedua dalam kegiatan di Surabaya, Jawa Timur. Ali Baham meminta koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta unsur penelitian dan pengembangan diperkuat agar inovasi daerah memiliki dukungan data dan perencanaan terukur.
Dalam bidang investasi, Ali Baham meminta koordinasi dilakukan melalui DPMPTSP. Dia juga mendorong pengusaha lokal, terutama pengusaha asli Papua, meningkatkan kapasitas agar mampu mengambil peluang investasi.
“Kita harus mengubah pola pikir. Pengusaha asli Papua jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu mengambil peluang dan mengembangkan usahanya sendiri. Pemerintah harus mendorong terciptanya iklim investasi yang baik,” tuturnya.
Ali Baham mengingatkan sekda memiliki tugas merumuskan kebijakan bersama gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah. Dia juga menegaskan penerbitan surat perintah tugas harus mengikuti mekanisme serta persetujuan pimpinan.
Dia melarang pengajuan surat tugas susulan setelah melewati batas waktu tiga bulan. Pejabat pelaksana harian (Plt) juga diminta mematuhi wilayah penugasan dan tidak mengambil kewenangan di luar ketentuan.
“Semua harus mengikuti aturan. Surat perintah tugas tidak bisa dibuat sesuka hati, apalagi diajukan susulan setelah melewati ketentuan. Begitu juga Plt harus memahami batas kewenangannya. Penunjukan Plt merupakan kewenangan gubernur,” tegasnya.
Ali Baham turut meminta Biro Umum memperketat pengawasan aset dan fasilitas perkantoran. Pengawasan itu mencakup kebersihan lingkungan, perbaikan fasilitas rusak, pengamanan aset Gedung Dharma Wanita, serta koordinasi penyelesaian konstruksi dengan dinas teknis.
Dia juga menekankan prinsip sebagai pedoman membangun birokrasi profesional. Prinsip tersebut meliputi integritas, perubahan pola pikir, peningkatan kemampuan dan profesionalisme, tindakan nyata, komitmen terhadap visi-misi pimpinan, serta kerja sama tim.
“Integritas harus menjadi dasar. Kita harus punya pola pikir yang baik, meningkatkan kemampuan, bekerja secara profesional, dan menunjukkan tindakan nyata. Yang paling penting, kita harus punya komitmen terhadap visi dan misi pimpinan serta mampu membangun tim kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Otto yang kini menjabat Kepala BPKAD Papua Barat menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan selama menjalankan tugas sebagai Asisten III. Dia juga melaporkan koordinasi internal sejumlah biro di lingkungan Setda.
Otto menyebut koordinasi tersebut mencakup urusan pemerintahan, biro umum, administrasi pimpinan, dan organisasi. Dia turut melaporkan belum melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sepanjang tahun berjalan, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya satu kali.
“Terima kasih kepada Bapak Sekda atas dukungan selama ini. Kami tetap berkomitmen membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan, serta menjaga koordinasi dengan seluruh biro agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik,” ujar Otto.
Otto juga mengapresiasi jajaran yang menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan perkantoran. Dia turut menyoroti pemeliharaan fasilitas Kantor Gubernur Papua Barat.
Namun, Otto mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas administrasi umum. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada Sekda dan seluruh jajaran atas pekerjaan yang belum terlaksana maksimal.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan selama menjalankan tanggung jawab ini,” katanya. (LP14/red)
