BINTUNI, linkpapua.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Teluk Bintuni menandatangani KUA-PPAS 2023 di ruang rapat DPRD, Selasa malam (6/12/2022). Bupati Petrus Kasihiw mengingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun berat di semua sektor.

Penandatanganan KUA-PPAS dipimpin Ketua DPRK Teluk Bintuni Simon Dowansiba. Ia didampingi Wakil Ketua I Herlina Husein dan Wakil Ketua II Yohanes Pongtuluran. Sementara dari pemerintah daerah, hadir Bupati Petrus Kasihiw dan Pj Sekda Frans Nico Awak.

Simon Dowansiba mengatakan, dari hasil kerja Banggar dan TAPD akan dilanjutkan dalam rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Rapat paripurna DPRK Teluk Bintuni dalam rangka pembukaan pembahasan RAPBD 2023 akan dilaksanakan pada Senin 12 Desember 2022. Sedangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) usulan pemerintah daerah, dengan usulan insentif DPRD akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022,” kata Simon Dowansiba.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, ada beberapa sasaran yang menjadi prioritas dalam program tahun anggaran 2023. Di antaranya menyikapi masalah inflasi dan pembangunan pada aspek kemiskinan dan stunting.

“Postur anggaran kita di tahun 2023 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan juga tidak terlepas dari apa yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023. Jadi apa pun yang kita rencanakan di tahun 2023 perlu dalam konteks kehati-hatian dan kewaspadaan karena ekonomi belum stabil,” jelas Petrus Kasihiw.

Bupati mengatakan bahwa postur RAPBD harus didiskusikan dengan baik. Agar semua program-program prioritas ke depan tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan kemiskinan, stunting, inflasi, kesenjangan antara wilayah, krisis pangan dan krisis energi.

la juga berharap, agenda yang sudah ditetapkan DPRK Teluk Bintuni melalui badan musyawarah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kata Kasihiw, penetapan APBD induk 2023 segera disahkan kemudian tidak terganggu dengan agenda lainnya. (LP5/red)