Teken KUA-PPAS 2023, Bupati Bintuni: Ada Ancaman Inflasi, Hati-hati!

Published on

BINTUNI, linkpapua.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Teluk Bintuni menandatangani KUA-PPAS 2023 di ruang rapat DPRD, Selasa malam (6/12/2022). Bupati Petrus Kasihiw mengingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun berat di semua sektor.

Penandatanganan KUA-PPAS dipimpin Ketua DPRK Teluk Bintuni Simon Dowansiba. Ia didampingi Wakil Ketua I Herlina Husein dan Wakil Ketua II Yohanes Pongtuluran. Sementara dari pemerintah daerah, hadir Bupati Petrus Kasihiw dan Pj Sekda Frans Nico Awak.

Baca juga:  Puluhan Badan Usaha di Teluk Wondama Diklaim Belum Terdaftar di BPJS Kesehatan

Simon Dowansiba mengatakan, dari hasil kerja Banggar dan TAPD akan dilanjutkan dalam rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Rapat paripurna DPRK Teluk Bintuni dalam rangka pembukaan pembahasan RAPBD 2023 akan dilaksanakan pada Senin 12 Desember 2022. Sedangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) usulan pemerintah daerah, dengan usulan insentif DPRD akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022,” kata Simon Dowansiba.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, ada beberapa sasaran yang menjadi prioritas dalam program tahun anggaran 2023. Di antaranya menyikapi masalah inflasi dan pembangunan pada aspek kemiskinan dan stunting.

Baca juga:  Yo Join Targetkan Menang 61% di Bintuni 3 dan Meyado 63% 

“Postur anggaran kita di tahun 2023 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan juga tidak terlepas dari apa yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023. Jadi apa pun yang kita rencanakan di tahun 2023 perlu dalam konteks kehati-hatian dan kewaspadaan karena ekonomi belum stabil,” jelas Petrus Kasihiw.

Baca juga:  Sekda Raja Ampat Klarifikasi Polemik Bantuan Medis Balita Lahir Tanpa Anus

Bupati mengatakan bahwa postur RAPBD harus didiskusikan dengan baik. Agar semua program-program prioritas ke depan tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan kemiskinan, stunting, inflasi, kesenjangan antara wilayah, krisis pangan dan krisis energi.

la juga berharap, agenda yang sudah ditetapkan DPRK Teluk Bintuni melalui badan musyawarah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kata Kasihiw, penetapan APBD induk 2023 segera disahkan kemudian tidak terganggu dengan agenda lainnya. (LP5/red)

Latest articles

Polres Mansel Gelar Operasi Jelang Temunas GPKAI, Amankan Pemobil Bawa Miras...

0
MANSEL, LinkPapua.id – Polres Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat menggelar operasi gabungan menjelang pelaksanaan Temu Nasional (Temunas) Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI). Dalam...

More like this

Sambut Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026, BI Papua Barat Tekankan Pentingnya Data Berkualitas

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar Media Briefing dalam...

Dandim 1801 Manokwari: Antusiasme Tinggi, Turnamen Domino HUT TNI ke-81 Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Antusiasme masyarakat mengikuti Turnamen Domino dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT)...

Kurasi Sastra Lisan 7 Suku, Wabup Bintuni Minta Segera Dibukukan

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta sastra lisan...