UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pembahasan tersebut mempertimbangkan hasil survei pekerja, kemampuan perusahaan, kondisi ekonomi, serta penerapan upah minimum sektoral.

“Simulasi ini memberikan beberapa pilihan nilai kenaikan UMP. Kita melihat dari hasil survei pekerja, kondisi perusahaan, serta kemampuan masing-masing sektor. Jadi, semua harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan upah,” kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Rully N Wurarah dalam rapat pra-penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Papua Barat, Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat buruh. Hasil monitoring di 7 kabupaten menjadi salah satu dasar penyusunan simulasi kenaikan UMP sekaligus mengukur kesenjangan pendapatan dan kebutuhan hidup pekerja.

Rully mengatakan survei dilakukan terhadap 39 responden dari berbagai kategori pekerja. Responden tersebut mencakup pekerja tetap, kontrak, harian lepas, serta pekerja di sektor migas dan nonmigas.

Hasil survei menunjukkan masih terdapat perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pekerja. Karena itu, penetapan UMP perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Dewan Pengupahan membahas 2 skenario simulasi kenaikan UMP 2027. Skenario pertama menggunakan inflasi tahunan 5,2 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,16 persen, sedangkan skenario kedua menggunakan inflasi kumulatif 3,8 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,73 persen.

Simulasi tersebut juga mempertimbangkan variasi indeks alfa untuk menghitung besaran kenaikan upah. Perhitungan itu menjadi bagian dari sejumlah pilihan nilai kenaikan UMP yang dibahas Dewan Pengupahan.

Rully mengungkapkan sejumlah perusahaan di sektor industri semen, migas, kelapa sawit, dan kehutanan telah memberikan upah di atas standar UMP. Pada industri semen, upah dasar pekerja dapat mencapai Rp5 juta dan total penghasilan setelah ditambah tunjangan bisa mencapai Rp7 juta.

Namun, survei belum menjangkau secara maksimal sejumlah sektor, khususnya perikanan dan jasa. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah agar kebijakan upah sektoral mencerminkan kemampuan dan karakteristik setiap bidang usaha.

Sementara itu, Ketua Apindo Papua Barat Elisa Sloyer mengatakan hasil monitoring menunjukkan pekerja masih menganggap UMP 2026 sebesar Rp 3,841 juta belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut terutama dirasakan pekerja yang telah berkeluarga.

“Kalau berdasarkan penyampaian pekerja di lapangan, nilai UMP sekarang masih dirasakan kurang. Mereka berharap pada 2027 ada penambahan upah karena kebutuhan rumah tangga semakin besar,” ujar Elisa.

Elisa menyebut sejumlah pekerja berharap upah mereka naik pada 2027. Meski demikian, penetapan kenaikan harus memperhatikan kemampuan pengusaha agar tidak menekan keberlangsungan usaha maupun memicu kenaikan harga barang dan jasa.

Selain persoalan upah, Elisa menyoroti lemahnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang rekrutmen tenaga kerja lokal. Regulasi tersebut mengatur kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat lokal.

Dia menyebut masih ada perusahaan yang mempekerjakan 100 hingga 200 orang, tetapi hanya menyerap sekitar 3 sampai 4 tenaga kerja OAP. Perusahaan kerap beralasan tenaga kerja lokal belum memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pusat pelatihan tenaga kerja di Manokwari Selatan. Pusat pelatihan tersebut diharapkan membekali masyarakat OAP dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Jangan sampai perusahaan terus beralasan tenaga kerja lokal tidak memiliki kompetensi. Pemerintah harus menyiapkan pusat pelatihan sehingga anak-anak OAP mempunyai keterampilan dan bisa masuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat,” tegasnya.

Elisa juga meminta Dewan Pengupahan memperjelas klasifikasi perusahaan yang wajib menerapkan UMSP dan perusahaan yang cukup menerapkan UMP. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan standar upah sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Dia menilai masih ada perusahaan dengan kemampuan finansial memadai yang tetap menggunakan standar UMP. Padahal, karakteristik dan kemampuan sektor usaha perusahaan tersebut dinilai memungkinkan penerapan upah sektoral.

Elisa menegaskan kebijakan pengupahan harus berjalan beriringan dengan perlindungan pekerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Kebijakan tersebut juga harus memberikan kepastian bagi pengusaha. (LP14/red)

Latest articles

Lantik 5 Kepala Kampung dan 30 Anggota Bamuskam, Bupati Tekankan Tata...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Sebanyak 30 anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lima kepala kampung di Kabupaten Manokwari resmi menjalani pengambilan janji jabatan dan pelantikan...

More like this

Kasdam XVIII/Kasuari Tekankan Akurasi Data, Hak Veteran Jangan Terhambat Administrasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana meminta jajarannya...

‎Reses di Wasior, Sarlota Matani Tampung Aspirasi Ibu-Ibu Minta Pondok Jualan-Pakan Ternak

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Sarlota...

‎Reses di Sekolah Aitumieri, Sarlota Matani Serap Aspirasi Kebutuhan MCK hingga Air Bersih

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Sarlota Salomina Matani menyerap aspirasi kebutuhan...