Vaksinasi Tahap II di Polda Papua Barat,  Gubernur Minta ASN jadi Contoh

Published on

MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi Covid-19 tahap dua, Rabu (3/3/2021). Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Bupati Manokwari Hermus Indou, Wakil Ketua MRP PB dan Wakil Ketua DPR PB.

Vaksinasi tahap II secara resmi dicanangkan massal di semua kabupaten/kota se-Papua Barat. Pencanangan berlangsung di aula Mapolda Papua Barat. Di vaksinasi tahap dua ini menyasar kelompok TNI-Polri, ASN maupun pelayan publik lainnya.

Baca juga:  DPRK Manokwari Mediasi Pengendara Taksi Bandara dan Driver On Line agar tidak Terjadi Konflik, Suriyati: Harus ada Regulasi

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyampaikan, seluruh pihak harus ketat menerapkan protokol kesehatan, meskipun vaksinasi sudah dilakukan.

“Vaksin covid ini sudah dinyatakan halal sampai Februari sudah dilaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan. Untuk tahap kedua akan dilaksanakan vaksinasi sampai April yang diperuntukan bagi tenaga pelayanan publik seperti TNI-Polri,  Satpol PP, Kepala Desa, anggota DPR, ASN dan pelayan publik lainnya termasuk lansia,” terang Tornagogo.

Baca juga:  Tim Kerja HUT ke-170 PI Resmi Terbentuk, 6 Pimpinan OPD Ditunjuk jadi Koordinator

Menurutnya, vaksin akan diberikan melalui puskesmas. Ini sebagai upaya agar terhindar dari Covid-19 maupun berpeluang sakit berat. Namun masyarakat tetap diimbau menerapkan 3M sebagai protokol kesehatan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan berbagai upaya pengendalian Covid-19 telah dilaksanakan. Peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian.

“Kondisi ini perlu upaya perlindungan untuk menghadapi covid melalui vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok. Sasaran pertama pada nakes di Papua Barat yang sudah mencapai 82 persen,” jelasnya.

Baca juga:  Gandeng PT BTS, Polda Papua Barat Bangun Perumahan Subsidi untuk Anggota

Kata Dominggus, untuk tahap ketiga akan dilaksanakan pada Juni dengan sasaran seluruh masyarakat di wilayah yang risiko tinggi. Sudah disusun peraturan presiden yang ditujukan bagi sasaran yang menolak divaksin.

“Jadi nanti kalau ada yang menolak divaksin sanksinya berupa penghentian bantuan. Untuk itu yang bekerja di instansi pemerintahan harus memberikan contoh yang baik,” ungkap Dominggus. (LPB3)

Latest articles

IBCA MMA Papua Barat Siap Cetak Atlet Berprestasi, Wendy Adrian Ratag...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id— Pengurus Provinsi Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mixed Martial Arts (IBCA MMA) Papua Barat masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Kepengurusan tersebut dipimpin Wendy...

More like this

IBCA MMA Papua Barat Siap Cetak Atlet Berprestasi, Wendy Adrian Ratag Jadi Ketua

MANOKWARI, Linkpapua.id— Pengurus Provinsi Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mixed Martial Arts (IBCA MMA) Papua...

Karhutla Papua Barat Capai 373 Titik Api, Fakfak Wilayah Terparah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Barat mencapai 373 titik...

Pemprov Papua Barat Dukung Inisiatif Warga Kembangkan Pantai Amban Tanjung Pepaya

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendukung inisiatif warga mengembangkan kawasan wisata...