18 Raperda Masuk dalam Propemperda Manokwari

Published on

MANOKWARI, Linkpapuabarat.com- DPRD Manokwari menggelar sidang paripurna, Kamis (4/2/2021) dengan agenda Penetapan Produk Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sidang yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Manokwari,  Bons Rumbruren ini  menetapkan 18 Raperda yaitu 9 usulan pemda Manokwari dan 9 inisiatif DPRD Manokwari.

Ketua DPRD Manokwari  dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bons Rumbruren mengharapkan nantinya raperda yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga:  Wabup Manokwari: Kita Harus Beralih dari Merusak Planet Menjadi Menyembuhkannya

Sementara itu, plh bupati Manokwari dalam sambutannya dibacakan plt sekda, Mersyiana Jalimun mengatakan  pembentukan produk hukum daerah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk jangka satu tahun dan ditetapkan sebelum penetapan APBD.

“Kami berharap raperda yang menjadi inisiatif pemda ditetapkan menjadi propemperda yang nantinya akan dibahas bersama sehingga dapat melahirkan perda yang baik, taat asas berkeadilan dan berkepastian hukum serta memberikan manfaat,”jelas bupati.

Baca juga:  Penerimaan Pajak Papua Barat dan PBD Capai 49 Persen Target Tahunan

Sejumlah raperda yang menjadi inisiatif pemda yaitu Raperda tentang Pedoman Pelaksanaan Program jlJaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai Honorer Daerah, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Manokwari, Raperda Tentang Kerja Saama Daerah, Raperda Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Baca juga:  HUT PI ke-171 Jadi Ajang Uji Coba Manokwari Jadi Tuan Rumah Pesparawi Nasional

Sementara raperda inisiatif dewan sendiri diantaranya merupakan propemperda tahun 2020 yang belum diselesaikan pembahasannya, baik inisiatif dari anggota dewan maupun komisi. Diantaranya yaitu Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat dan Raperda Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.(LPB3/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

‎Pasien Batu Ginjal Akui Terbantu JKN, Tak Ada Biaya Tambahan Selama Perawatan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ahmad Shabir (46), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan...

Maxim-YPSSI Salurkan Santunan Rp14,6 Juta untuk Driver Kecelakaan di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Maxim bersama Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) menyalurkan santunan biaya...

JKN Bantu Nurlindah Jalani Pengobatan Infeksi Kulit, Mobile JKN Permudah Akses Layanan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu Nurlindah (25), warga Kabupaten Manokwari,...