30 Hari ke Depan, BPK Periksa Keuangan Pemprov Papua Barat 2022

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tahun anggaran 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan pada prinsipnya sebagai penjabat gubernur dirinya menyambut baik apa yang dilakukan BPK.

Baca juga:  Wagub Papua Barat di Kick Off Pesparawi 2026: Datang Suka Cita, Pulang Bawa Bahagia

“Laporan itu tidaklah semua baik-baik semua, bila nanti ada yang kurang-kurang baik, kami akan perbaiki,” ujar Waterpauw, Rabu (1/2/2023).

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Umumkan 72 Peserta Lolos Seleksi Makalah JPT, 13 Gugur

Ketua BPK Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, menyampaikan selama lebih kurang 30 hari ke depan, mulai 1 Februari hingga 7 Maret 2023, akan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Papua Barat. Pemeriksaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Baca juga:  Kepala Dinkes Papua Barat Soroti Kabupaten Tak Konsisten Laporkan Kasus ISPA

BPK menunjuk Patrice sebagai penanggung jawab, Hendri Pumomo Djati sebagai pengendali teknis, Ashadi Umaryadi sebagai ketua tim, dan anggota adalah Rizki Ardiansyah Nasution Dicky Avelli Andi, Firdaus Girsang, Hermeidiansyah, serta Luh Ketut Wahyuning. (LP9/Red)

Latest articles

Realisasi TKD 72 Persen, Wabup Bintuni Minta OPD Tuntaskan Program

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan program yang anggarannya telah tersedia. Permintaan...

More like this

Pemprov Papua Barat Petakan Potensi Investasi, OAP Harus Jadi Pelaku Ekonomi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mematangkan peta potensi investasi daerah melalui...

Masyarakat Adat Sebyar Sentil 17 Tahun Aktivitas BP Tangguh: Pergi Saja Kalau Tak Ada Kontribusi!

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat Sebyar menuntut kejelasan manfaat ekonomi dari aktivitas migas BP...

Waktu Efektif Tinggal 2 Bulan, DPRP Papua Barat Kejar Finalisasi Regulasi dan APBD 2027

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sejumlah agenda legislasi...