Kapolda Papua Barat Tegaskan Penanganan Covid-19 Mesti dengan Cara Luar Biasa

Published on

MANOKWARI – Apel gabungan pemetaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Papua Barat (PB) berlangsung di Lapangan Borarsi Manokwari, Sabtu (10/7/2021). Apel diikuti personel TNI dan Polri.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang bertindak sebagai inspektur menyampaikan, PPKM diterapkan untuk penanganan Covid-19 di Papua Barat yang terus meningkat.

Dominggus pun berpesan agar dalam pelaksanaan PPKM seluruh elemen mesti disiplin protokol kesehatan (prokes). “Dalam setiap melaksanakan tugas kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Dominggus.

Baca juga:  Bangunan Liar Menjamur Sepanjang Pantai Wosi, Pemkab Diminta Ambil Tindakan

Dikatakannya, di Papua Barat sudah menerapkan PPKM sampai tingkat kampung. Ini sesuai penyampaian dari kementerian bahwa dua daerah di Papua Barat, yaitu kota Sorong dan Manokwari–di luar Jawa dan Bali yang ditetapkan untuk menerapkan PPKM Darurat.

“Pemerintah terus melakukan vaksinasi dengan total yang sudah divaksin mencapai 163 ribu. Termasuk kita mendatangi warga,” ucap Dominggus.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, menjelaskan TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam melaksanakan instruksi pemerintah.

Baca juga:  Dukung Pembatasan Penjualan Miras Selama Ramadhan, Masrawi: Ini Cermin Kehadiran Pemerintah

“Pemerintah terus berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat. Saat ini penanganan Covid harus dilakukan secara luar biasa, tidak bisa hanya biasa saja,” tegasnya.

Tornagogo menyampaikan, nantinya akan ada tiga cakupan sektoral, yaitu non esensial yaitu kegiatan yang tidak begitu penting ditiadakan meliputi tempat hiburan. Jika masih memaksa buka akan disegel oleh pemerintah daerah.

“Yang kedua, esensial meliputi pelayanan publik, ini bisa diatur 50 persen work from home (SFH), tinggal dibagi oleh masing-masing instansi. Sedangkan sektor critical ini tenaga kesehatan maupun TNI-Polri yang harus selalu ada di lapangan. Bagian-bagian itu ada perinciannya,” bebernya.

Baca juga:  Mananwir Hengky Korwa Terpilih Jadi Kepala Suku Byak Papua Barat  

Gubernur sendiri akan mengevaluasi pelaksanaan PPKM mikro yang sudah berlaku sejak 5 Juli hingga 19 Juli mendatang. Terlebih dengan adanya putusan yang baru, ada daerah di Papua Barat yang harus menerapkan PPKM darurat. Setelah menggelar apel gabungan, TNI-Polri selanjutnya akan patroli penertiban terutama di jalan-jalan protokol. (LP3/Red)

Latest articles

KNPI Papua Barat Kritik Ubedillah soal Prabowo-Gibran Disebut Beban Bangsa

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - DPD KNPI Papua Barat melayangkan kritik terhadap akademisi Ubedillah yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai...

More like this

Bupati Hermus Bagikan DPA 2026, Pastikan Sekolah-Kesehatan di Manokwari Gratis!

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan...

Bupati Manokwari Serahkan DPA 2026, Ingatkan Kehati-hatian Dalam Penggunaan

MANOKWARI, Linkpapua.id— Sehari setelah melantik puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten...

Akses Masih Terbatas, DPR RI Ungkap Tantangan Program Makan Bergizi di Merauke

MERAUKE, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengungkap...