Dulu Sentuh 3.962 Kasus, Bayi Stunting di Wondama Tersisa 216 Orang

Published on

WASIOR, linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengklaim telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di angka 5,4 persen hingga akhir 2022. Saat ini tersisa sekitar 216 bayi dari total 3.962 kasus stunting.

Bupati Hendrik Mambor menyebutkan data tersebut diperoleh berdasarkan penilaian oleh seluruh Posyandu di Teluk Wondama pada Oktober 2022. Capaian ini ia sebut sebagai hasil kolaborasi bersama.

“Data akhir bulan Oktober 2022 hasil penilaian seluruh Posyandu yang ada di Teluk Wondama tercapai penurunan angka stunting menjadi 5,4 persen dari total bayi dan balita 3.962 di seluruh kampung. Masih terdapat 216 bayi balita stunting,“ papar bupati saat memberi jawaban terhadap pandangan umum gabungan fraksi DPRD atas RAPBD tahun anggaran 2023 belum lama ini.

Baca juga:  Hadir ke Sidey, HERO Terima Sejumlah Aspirasi

Bupati mengatakan penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh instansi terkait di lingkup Pemkab semata. Namun memerlukan kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak. Termasuk masyarakat sendiri.

Baca juga:  Rekrutmen Taruna Akmil, KNPI Ingatkan Pangdam Kasuari Soal Kuota OAP

“Upaya penanggulangan stunting harus dilakukan secara lintas sektor agar terus terjadi penurunan angka stunting di Kabupaten Teluk Wondama, “ujar Mambor.

Sebelumnya melalui pemandangan umum gabungan fraksi, DPRD mendorong Pemkab agar serius dalam penanganan stunting di Kabupaten Teluk Wondama. DPRD minta instansi terkait memberi perhatian khusus terhadap distrik dan kampung di pesisir, kepulauan juga pedalaman yang termasuk dalam wilayah kantong kemiskinan ekstrem.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Tegaskan tak Ada Intervensi Pansel DPRK

“Kami mendorong eksekutif untuk memberi perhatian serius terkait penanganan stunting melalui pendekatan kesehatan juga pendekatan kesejahteraan terutama di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem,“ demikian poin pandangan umum gabungan fraksi DPRD Teluk Wondama yang dibacakan anggota DPRD Remran Sinadia. (LP9/red)

Latest articles

DBH Migas Papua Barat Dipangkas 80 Persen, DPRP Siapkan Perlawanan Lewat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyiapkan perlawanan melalui jalur politik dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk meminta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH)...

More like this

DPRP Papua Barat Dorong Perda Pemekaran Distrik, Syarat 10 Kampung Dinilai Memberatkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pemekaran distrik...

Baru 7 dari 203 Usulan Penuhi Syarat, Bupati Pegaf Minta Kekhususan Pemekaran 93 Kampung

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Dominggus Saiba, meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan...

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10 Distrik Harus Disiapkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi...