Presiden Jokowi Setujui Bentuk Inpres Air Minum, Prioritaskan Daerah Rawan Stunting

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Senin (23/10/2023), di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

Baca juga:  Sesepuh PPP Ingatkan Beratnya Perjuangan di Pemilu 2024

“Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres air minum,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Suharso menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga 2023 ini, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.

Baca juga:  Bupati Apresiasi Peran Ikaswara di Manokwari Dalam Momentum Harlah ke 17 Tahun

“Nah, gap yang hampir 6,2 juta kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya,” ungkap Suharso.

Suharso menyebut saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia.

Baca juga:  Ketua KNPI PB: Paulus Waterpauw Lulus Ujian sebagai Seorang Pemimpin

Meski demikian, Presiden Jokowi menginstruksikan agar rumah-rumah yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang berada di daerah dengan yang rawan atau tingkat stunting tinggi.

“Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik,” ucap Suharso. (*/Red)

Latest articles

63% Sampah di Teluk Bintuni Belum Terkelola, Yayasan Phapeda Ngadu ke...

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Yayasan Pemerhati Perempuan dan Anak (Phapeda) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengadu ke Komisi XII DPR RI terkait buruknya tata kelola...

More like this

Kapolda Papua Barat Tatap Muka dengan Tokoh Lintas Agama, Ajak Jaga Kamtibmas dan Harmoni

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menggelar...

Menteri PAN-RB Sebut WFH ASN Menggembirakan, tapi Tak Ungkap Data

JAKARTA, LinkPapua.id - Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengeklaim implementasi kebijakan bekerja dari rumah atau...

Bahas Kebebasan Pers, Dewan Pers Bedah Kasus Pembatasan Konten Magdalene.id

JAKARTA, LinkPapua.id - Dewan Pers menggelar diskusi khusus untuk membedah kasus pembatasan akses konten...