MANOKWARI, linkpapua.com- Paulus Waterpauw berbicara tentang awal-awal dirinya diangkat menjadi Pj Gubernur Papua Barat. Saat itu ia langsung dihadapkan pada tugas urgen merealisasikan UU Otonomi Khusus No 2 Tahun 2021.
Kata Waterpauw, tak mudah mewujudkan terbitnya UU Otsus. Berbagai kalangan di Papua menolak.
“Saya dihadapkan pada persoalan serius waktu itu. Karena saya harus meyakinkan teman teman di Papua bahwa UU Otsus untuk kemaslahatan bersama,” kenang Waterpauw di sela sela penyerahan memori jabatan Pj Gubernur PB, Kamis (9/11/2023).
Penolakan datang dari berbagai elemen. Dari para aktivis, ormas, dan kelompok pemuda. Bahkan di DPR PB juga awalnya mayoritas menolak.
“Tapi saya selalu yakin bahwa saya bisa meyakinkan teman teman bahwa UU Otsus bukan untuk mendiskreditkan Papua. Tapi sebaliknya memberi keistimewaan pada tanah Papua,” terang dia.
“Puji Tuhan semua yang hadir tanda tangan menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dukung 3 Provinsi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Itu tugas pertama saya yang cukup menantang tapi juga selalu saya kenang,” ujar Watetpauw.
Waterpauw mengatakan, sekarang dirinya akan menjalani fase baru sebagai pensiunan Polri. Tetapi kata dia, pengabdian pada negeri dan tanah Papua tak berhenti sampai di sini.
Meski telah purnabakti ia bertekad tetap memberikan sumbangsih.
“Saya sudah pensiun tapi jiwa pengabdian saya masih menyala nyala. Saya ingin terus memberi untuk tanah ini. Untuk negeri tercinta ini,” paparnya.
Kepada semua elemen di Papua Barat, Waterpauw berpesan agar jangan lengah. Papua selalu menjadi persoalan utama di negara ini. Dan negara memberi perhatian besar pada tanah Papua.
“Saya juga ingatkan agar masyarakat selalu diperhatikan. Air bersih, masih banyak warga yang mandi di kali. Begitu juga guru, tenaga kesehatan harus mendapat perhatian.
“Pelayanan dasar yang belum maksimal dan sangat penting. Tantangan, kebiasaan warga selama covid membuat warga terkesan malas dan belum mau bekerja. Nah ini tugas utama dari OPD terkait untuk mengubah kebiasaan itu,” ucapnya.
Kepada Sekda dan seluruh pimpinan OPD dibantu Forkopimda, Waterpauw mengatakan, menjadi corong utama yang bisa menyuarakan berbagai persoalan. Seperti kurang gizi, stunting, kemiskinan ekstrem serta anak putus sekolah.
“Pj Gubernur Ali Baham dan Plt Sekda Fonataba diminta bergerak bersama mewujudkan Papua Barat yang lebih baik lagi. Dibantu semua kepala daerah yang ada. Pembangunan di ibukota provinsi tetap dilanjutkan agar menjadi corong pintu masuk Papua Barat,” pinta Waterpauw.
Menurutnya, Papua Barat hari ini sudah cukup dikenal. Keberhasilan itu agar dipertahankan ke depan. Kata Waterpauw, ini menjadi tanggung jawab bersama. (LP1/red)
