Plt Sekda Papua Barat: APBD 2024 Ditetapkan 25 November

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com- Plt Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, pemerintah dan DPR PB telah menetapkan jadwal pembahasan dan penetapan APBD Induk 2024. Ia menyebut, APBD 2024 akan ditetapkan 25 November 2023.

“Sidang APBD 2024 akan dilaksanakan selama 2 hari. Pembahasan dimulai Rabu 22 November dan ditetapkan 25 November,” jelas Yacob saat memimpin apel gabungan ASN, Senin (20/11/2023).

Baca juga:  Asisten II Papua Barat Minta Seluruh ASN Ikut Vaksnasi Covid-19

Menurut Yacob Fonataba, sesuai kalender yang ditetapkan, jadwal penetapan APBD tak boleh molor dari akhir November. Kata dia, setelah penetapan di DPR PB, APBD masih harus diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.

“Jangan sampai kayak kemarin APBD Perubahan 2023 itu kita tunggu lama baru keluar. Untuk mencegah hal-hal itu makanya kita sudah berkoordinasi dengan pihak DPR untuk penjadwalan sidang pembahasan RAPBD 2024 sesuai dengan jadwal sebenarnya,” kata Fonataba.

Baca juga:  Bersama Gubernur, Kapolda Sulteng Pimpin Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sabu 40 Kg

Ia mengemukakan, besaran plafon anggaran 2024 tetap sesuai pagu indikatif. Terkait apakah ada penambahan akan dibahas dalam sidang bersama DPR.

“Kemungkinan ada kenaikan jika ada sumber anggaran yang tersedia,” katanya.

Yacob secara khusus meminta semua OPD lingkup Papua Barat agar menyesuaikan jadwal program kerja dengan sidang pembahasan RAPBD 2024. Diharapkan dengan begitu pimpinan OPD bisa menghadiri pembahasan.

Baca juga:  5 Lulusan IPDN Terima SK CPNS di Papua Barat, Langsung Bertugas

“Semua kegiatan diatur disesuaikan karena pimpinan OPD wajib hadir dalam sidang pembahasan RAPD 2024. Jika ada kerjaan urgen agar disampaikan ke Gubernur atau Sekda kemudian ditunjuk Plh yang mewakili pimpinan OPD bersangkutan,” terang Yacob. (LP1/red)

Latest articles

MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Ini Isi Lengkapnya

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan,...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...