Hari ini Ground Breaking, Proyek Gedung Kejati Papua Barat Telan Rp117 M

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar melakukan ground breaking peletakan batu pertama pembangunan gedung Kejati Papua Barat di Manokwari, Rabu (13/12/2023). Gedung Kejati bakal menelan anggaran Rp117 miliar.

Kajati Harli Siregar mengungkapkan, gedung tersebut dibangun di atas lahan 3 hektare. miliar. Pembangunan ditargetkan rampung Desember 2024.

“Hari ini kita lakukan grand breaking Pembangunan gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ini proyek multi year yang ditargetkan selama 2 Tahun. Pekerjaan pertama pematangan lahan 2023 dan pembangunan yang akan diselesaikan Desember 2024,” kata Harli.

Baca juga:  Kembalikan Aset Perusahaan Belanda-Italia Korban TPPU, Jaksa Agung Diberi Penghargaan

Harli menyebut, selain pembangunan gedung utama, pihaknya berupaya agar dalam tahun ini juga dilakukan pembangunan gedung pendukung. Ia mengatakan, gedung pendukung akan dibantu oleh pemerintah daerah.

“Yang dianggarkan oleh negara sebesar Rp117 miliar untuk membangun gedung utama tetapi kita tidak tinggal diam begitu saja. Akan diupayakan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan hibah untuk membangun gedung penunjang, seperti fasilitas rumah ibadah,” ucapnya.

Baca juga:  Patrick Kluivert Umumkan Skuad Timnas, Ada Wajah Baru dan Naturalisasi

Kejaksaan Tinggi Papua Barat hingga saat ini masih menumpang di eks Kantor Bupati Manokwari di Jalan Pahlawan.

“Kita berharap tahun 2025 Kejati Papua Barat sudah menempati bangunan gedung baru,” katanya

“Kita bersyukur dengan dibantu pemerintah daerah proyek ini sudah bisa dikerjakan terutama bantuan hibah tanah yang sudah disertifikasi,” ucapnya menambahkan.

Baca juga:  PPKM Darurat, Kejati Papua Barat Tunda Deretan Penanganan Kasus Korupsi

Harli menyebut ada cerita panjang mengapa kantor kejaksaan tinggi baru dibangun pada saat ini.

“Ini kan soal kemampuan keuangan negara, 3 atau 4 tahun lalu kita kan sudah usahakan tanah melalui pemerintah provinsi, selanjutnya bantuan untuk pematangan lahan termasuk pembangunan rumah dinas (pejabat utama),” jelasnya. (LP2/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...