Komite Keselamatan Jurnalis Resmi Terbentuk di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Published on

SORONG, linkpapua.com– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) Forum Multistakeholder untuk keselamatan jurnalis se-Papua Barat dan Papua Barat Daya di Kota Sorong. FGD ini sekaligus menginisiasi lahirnya Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat-Papua Barat Daya (KKJ PB-PBD).

Peserta yang hadir saat deklarasi KKJ PB-PBD yakni perwakilan AJI Jayapura, IJTI Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya, PWI Papua Barat Daya, PBHKP, PBH Pers Tanah Papua, PPMAN Papua, delegasi jurnalis Papua Barat dan Papua Barat Daya di Fave Hotel Sorong, Kamis (25/1/2024).

Baca juga:  Susun RPJPD 2025-2045, Hermus Ingatkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung menuturkan, FGD di Sorong yang melibatkan Multistakeholder ini karena berangkat dari kasus kekerasan menimpa jurnalis di Kepala Burung Pulau Papua.

“Selama dua tahun terakhir kekerasan terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup masif terjadi, sehingga kami menginisiasi FGD ini,” ujar Erick.

Baca juga:  Kapolda Papua Barat Harap Semua Pihak Ikut Ciptakan Rasa Aman Jelang Pemilu

Koordinator KKJ ini juga mengaku, hingga kini pihaknya masih menerima laporan ada yang menghalangi kerja pers, kekerasan fisik, digital, gender, teror dan sebagainya di Tanah Papua termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi dan dilaporkan ke Advokasi AJI Indonesia, semua itu adalah ancaman serius yang menghambat kebebasan pers di daerah.

“Kita harap Safwan Ashari Koordinator KKJ PB-PBD bersama pengurus ke depan bisa ikut menjaga dan mengawal iklim pers agar tetap merdeka di dua wilayah ini,” katanya.

Baca juga:  AJI Launching LBH PBHPTP, Lindungi Jurnalis di Tanah Papua dari Kekerasan

Ke depan, ketika ada serangan, intimidasi, ancaman hingga kekerasan secara fisik terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya, KKJ bisa ikut mengawalinya.

Nantinya, KKJ PB-PBD akan ikut melakukan pendampingan baik advokasi non litigasi hingga litigasi, sebab lembaga ini juga telah didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah bersedia mengawalnya. (*/red)

Latest articles

Ibu Korban Pembunuhan Alumni P2TIM Bintuni Ingin Pelaku Dihukum Mati

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Salomina Murmana, orang tua dari mendiang Kristian Robert Suu, menuntut penegakan hukum maksimal berupa hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan anaknya....

More like this

Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat 2027, Fokus Pemerataan Layanan Dasar-Penguatan Ekonomi Lokal

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi...

Dominggus Buka Forum RKPD 2027 Papua Barat: Perencanaan Harus Realistis-Terarah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka forum perangkat daerah untuk penyusunan...

Pertamina Naikkan Harga Dexlite Jadi Rp26.600 di Papua Barat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pertamina resmi menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite...