28.4 C
Manokwari
Kamis, Oktober 16, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    Forkom Imekko Bersatu PBD Minta KPK Keluarkan Rekomendasi Cakada Bebas KKN

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com – Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan Metemani Kokoda Bersatu (Forkom Imekko) Papua Barat Daya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeluarkan rekomendasi ke setiap partai politik untuk menyaring calon kepala daerah yang bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Pilkada 2024. Forkom Imekko menilai rekomendasi KPK sangat penting untuk memfilter cakada yang berintegritas.

    “Saya atas nama Ketua Forkom Imekko Bersatu PBD meminta KPK RI agar segera mengeluarkan rekomendasi kepada setiap Parpol supaya bisa menjaring atau memberikan rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah yang bersih dari korupsi agar setelah terpilih nanti tidak membawa dampak buruk bagi daerah tersebut,” tutur Ketua FKMIB PBD Ferry Onim, Kamis (2/5/2024).

    Baca juga:  Buka Turnamen Bupati Cup di GOR Deky Kawab, Yohanis Janji Perhatikan Fasilitas Olahraga

    Menurut Ferry, KPK harus segera mengeluarkan rekomendasi agar parpol memfilter cakada yang akan diusung di Pilkada. Rekomendasi KPK diharapkan menjadi acuan bagi parpol agar tidak mengusung cakada yang pernah atau berpotensi terlibat dalam kasus korupsi.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Singgung Dampak Inflasi di PB: Lahan Susweni jadi Solusi

    “Kami juga meminta KPK aktif untuk mendampingi setiap seleksi calon bupati dan wakil bupati yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Khusus di Kabupaten Sorong Selatan, harus orang yang bersih dan tidak terlibat pada rezim yang lama sehingga ada perubahan yang merata bagi seluruh masyarakat Sorong Selatan,” tandas Ferry.

    Baca juga:  Mansel Meriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan Sejumlah Agenda Lomba dan Pawai Budaya

    Saat ini kata dia, Kabupaten Sorong Selatan jauh tertinggal dari daerah lain. Sorsel juga disebut memiliki masalah sosial yang tinggi.

    Ferry Onim, berharap agar masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, dapat melihat dan memilih figur pemimpin yang baru, yang tidak terlibat dalam rezim lama seperti apa yang masyarakat rasakan saat ini.

    “Sehingga harapan baru yang masyarakat inginkan itu dapat tercapai,” tutup Ferry.(LP10/Red)

    Latest articles

    Revisi RTRW Papua Barat Fokus Tata Batas Wilayah dan Pemberdayaan Adat

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044. Revisi ini difokuskan pada penataan batas wilayah dan...

    More like this

    Revisi RTRW Papua Barat Fokus Tata Batas Wilayah dan Pemberdayaan Adat

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah...

    Pemprov Papua Barat Percepat Revisi RTRW 2025-2044, Target Rampung 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah...

    Pidato Prabowo di PBB Dinilai Bikin Bangga: A Speech to Remember!

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menuai pujian...