MANOKWARI, Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengingatkan OPD agar memberi skala prioritas pada program jangka pendek. Program itu, di antaranya soal lahan pangan Susweni hingga audit BPK.
Yacob Fonataba menyampaikan, terkait budidaya di lahan Susweni, ia memerintahkan untuk menghitung jumlah produksinya. Dimulai dari awal benih ditanam serta hingga memasuki masa panen nanti.
“Sehingga kita bisa mengukur dan mengetahui berapa anggaran yang digunakan serta berapa hasil yang diperoleh. Jika ada pihak yang ingin mempertanyakan kita dapat mempertanggungjawabkan,” kata Yacob Fonataba, Senin (26/8) saat memimpin apel gabungan ASN d kantor Gubernur.
Yacob Fonataba mengingatkan bahwa hasil panen tidak digunakan sendiri oleh pemprov. Tetapi disalurkan ke pasar atau kepada pedagang pengumpul dan pengecer.
“Yang sudah panen dimohon untuk menghitungnya dengan baik. Sesuai kesepakatan kita di awal bahwa hasil panen kita salurkan ke pedagang pengumpul dan pengecer atau kepada mama-mama yang jualan. Bisa diberikan langsung atau dijual dengan harga yang serendah-rendahnya, lihat harga pasar kemudian bapak ibu intervensi masuk. Jadi tujuannya untuk intervensi pasar sehingga tidak terjadi kenaikan angka inflasi. Harga stabil,” jelas Yacob Fonataba.
Ketiga, Yacob mengimbau kepada OPD yang melakukan program kegiatan untuk menyusun petunjuk teknisnya secara jelas. Terutama menyangkut uraian kegiatan petunjuk dan sasaran yang terukur.
Diharapkan, bagi yang sudah melaksanakan kegiatan baik dalam bentuk hibah maupun kontraktual harus dilaksanakan dengan pengawalan yang terstruktur. Kata Yacob Fonataba , mekanisme pengerjaan harus benar benar diperhatikan.
“Jika kegiatan dilaksanakan maka perlu dilakukan monitoring awal untuk mendapatkan data apakan sesuai dengan petunjuk teknisnya atau tidak. Setelah itu menghitung jumlah anggaran dan realisasinya berapa sampai pada usia kegiatan harus mencatat dan membuat laporan,” tegas Yacob Fonataba .
Yacob Fonataba menekankan hal tersebut dikarenakan hasil audit BPK terdapat banyak kekurangan. Ia juga menyebut banyak OPD yang belum membuat laporan secara terperinci.
“Untuk inspektorat saya minta bukan di akhir kegiatan baru melakukan monitoring atau pendampingan tetapi harus sudah dilakukan monitoring dan pendampingan dari awal. Jadi bukan terakhir kita diaudit BPK baru kita cari-cari data kelabakan sudah terlambat,” paparnya. (LP14/red)
