Pemprov Papua Barat Bahas Anggaran Pilkada 2024, Plt. Sekda: Disesuaikan Kondisi Daerah

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tengah melakukan pembahasan mengenai anggaran pemilihan umum (pemilu) serentak untuk kepala daerah 2024 mendatang.

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek, mengungkapkan kepada wartawan pemerintah telah mempelajari proposal anggaran yang diajukan penyelenggara.

“Sudah jalan dan akan disesuaikan dengan kondisi daerah karena bukan sedikit. Kita akan rasionalkan bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya tepat sasaran,” ujar Dance usai memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/7/2023).

Baca juga:  BKPRMI Manokwari Gelar Diskusi Tentang Perda Minol, Ajak Masyarakat Lakukan Pengawasan

Ia menjelaskan proposal pertama telah melalui pembahasan. Termasuk, kata dia, anggaran baru yang diajukan, Minggu (16/7/2023) malam, juga telah dibahas meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Baca juga:  Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Tamrin Payapo, mengungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Daerah (Polda) telah mengajukan estimasi anggaran terbaru untuk pelaksanaan pilkada 2024 mendatang.

“Kita melihat waktu luang Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Bagian Keuangan (Sekretariat Daerah) untuk melakukan pembahasan anggaran Pilkada yang diselenggarakan 2024 mendatang. KPU, Bawaslu, dan Polda telah menyampaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) terbaru kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,” jelasnya, Jumat (14/7/2023).

Baca juga:  Polres Manokwari: Kesiapan Penerapan ETLE di Papua Barat Sudah 90%

Ia menjelaskan KPU Papua Barat mengusulkan anggaran Rp285 miliar, yang mencakup pembagian dana. Sementara itu, Bawaslu Papua Barat mengajukan anggaran Rp90 miliar, dan Polda Papua Barat mengusulkan anggaran keamanan Rp70 miliar. (LP9/Red)

Latest articles

MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Ini Isi Lengkapnya

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan,...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...