TELUK BINTUNI,LinkPapua.com– Para guru di SMA Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, kini bernapas lega setelah mereka bisa kembali menempati asrama yang dipalang pemilik hak ulayat. Asrama para guru ini diblokir selama 11 bulan.
Palang akhirnya dibuka setelah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Teluk Bintuni Hendrik D Kapuangan turun langsung bertemu dengan pemilik ulayat. Hendrik menemui pemilik ulayat bersama Kepala Seksi Kurikulum, Titus Kambunandiwan.
Asrama guru ini sendiri dipalang pemilik ulayat sejak 19 Maret 2024. Bangunan tersebut dibangun di atas lahan masyarakat adat dan tidak ada uang ganti rugi dari pemerintah maupun kontraktor, yang diberikan kepada pemilik lahan.
“Puji Tuhan hari ini palang sudah dibuka. Apa yang menjadi keinginan dari pemilik lahan sudah kita respons, dan masyarakat bisa menerima itu,” kata Hendrik Kapuangan, Senin (3/2/2025).
Hendrik yang baru satu bulan lebih dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni ini, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Yustina Ogoney, Kepala Distrik Merdey, yang telah membantu menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.
Secara terpisah, Yustina Ogoney kepada media ini menjelaskan, pemalangan lahan itu karena tidak adanya komunikasi yang baik dari Dinas Pendidikan selaku pihak pemerintah maupun kontraktor selaku pelaksana pembangunan asrama. Padahal, asrama itu dibangun di atas lahan masyarakat adat.
Petrus Ogoney, pemilik tanah adat yang juga Kepala Kampung di Merdey itu sebelumnya sudah mencoba bersurat ke Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan. Namun surat tersebut, kata Yustina Ogoney, tidak pernah direspons oleh dinas.
“Ya akhirnya pemalangan itu yang dilakukan. Tapi hari ini persoalan sudah selesai. Pak Kepala Dinas Pendidikan yang baru ini saya nilai baik, punya hati untuk masyarakat,” kata Yustina.
Ke depan, lanjut Yustina, jika pihak dinas ingin menambah bangunan untuk SMA Merdey, sebaiknya menggunakan lahan sendiri yang masih kosong. Sehingga tidak ada persoalan dengan masyarakat yang berdampak terhambatnya proses KBM di Merdey.
“Masih ada lahan di belakang sekolah itu. Memang kondisinya masih hutan, harus di land clearing dulu kalau mau bangun. Karena kalau mengandalkan lahan yang sudah bersih, sudah tidak ada lagi,” ungkap Yustina.
Sebagai orang nomor satu di pemerintahan Distrik Merdey, Yustina berharap Dinas Pendidikan bisa lebih memperhatikan lagi fasilitas yang dibutuhkan SMA Merdey. Sebab, sekolah itu saat ini sudah menjadi tempat belajar anak-anak dari distrik lain di sekitar Merdey, seperti Distrik Masyeta dan Moskona Raya.
“Salah satunya asrama guru itu yang penting. Para tenaga pengajar ini harus dibuat nyaman tinggal di Merdey, sehingga mereka tidak meninggalkan tugas-tugasnya untuk mengajar anak-anak kami,” jelas Yustina.(LP5/Red)
