BPKP Papua Barat Wanti-wanti Kepala Daerah Hindari In-efisiensi yang Bisa Rugikan Negara

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com – Plt Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Eko Heri Winarno menjelaskan bahwa in-efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kerugian negara. Karenanya, pemerintah daerah harus mampu merencanakan program penyusunan anggaran yang efektif.

“Dari evaluasi yang dilakukan mudah-mudahan hasilnya bagus tidak ada ii-efektivitas dan in-efisiensi,” ujar Eko Heri Winarno.

Winarno menyebut, jika ditemukan adanya potensi tidak efektif dan potensi tidak efisien, BPKP akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki. Sementara atas rekomendasi yang diberikan tindak lanjutnya mau tidaknya dijalankan, Winarno mengatakan itu kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Baca juga:  Ali Baham Bicara Konsep Pembangunan: Pemerintah tak Bisa Jalan Sendiri

“Kami BPKP sesuai arahan presiden hanya melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan,” Tuturnya

Winarno mengatakan bahwa saat ini merupakan momen penting karena dengan adanya kepala daerah yang baru untuk menjalankan RPJMD yang di dalamnya tidak memiliki in efektivitas dan in efisiensi jika rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

“Jika nantinya ada persoalan rekomendasinya itu ditindaklanjuti melalui penyusunan RPJMD gubernur dan kepala daerah yang baru. Sehingga nantinya dalam perjalanan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Baca juga:  Gabungan Mahasiswa Sorong Raya Galang Donasi untuk Korban Longsor Toraja

Selanjutnya Winarno mengemukakan bahwa langkah ini merupakan salah satu cara mencegah indikasi kerugian negara. Ia mengatakan bahwa kerugian negara berawal dari tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

“Misalnya seperti kegiatan yang tidak perlu tapi dilaksanakan atau kegiatan yang memang perlu tapi kebutuhan belanjanya tidak harus sebanyak itu,” terang Winarno.

Baca juga:  Peletakan Batu Pertama TK Alfa Omega, Pemkab Raja Ampat Dorong Pendidikan Anak Usia Dini

Winarno juga menyebutkan bahwa dengan PAD yang masih kecil dan ketergantungan dengan dana transfer sangat besar sementara persoalannya di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan ekstrem hingga stunting yang masih banyak. Hal ini yang harus diintervensi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas yang telah dianggarkan.

“Maka perlunya prioritas program yang penting-penting saja maka hal ini yang merujuk pada Inpres presiden,” imbuhnya. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

MALUKU BARAT DAYA, LinkPapua.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,2 mengguncang wilayah Kabupaten...

Bangkitkan Kejayaan Sepak Bola Manokwari, PSSI Libatkan Klub dan Pelatih

MANOKWARI, Linkpapua.id- PSSI Kabupaten Manokwari menggelar focus group discussion (FGD) bersama para pelaku sepak...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...