Soal Efisiensi Anggaran, Haryono May: Jangan Abaikan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manokwari bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK Manokwari akan melakukan pembahasan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Melihat kondisi itu, anggota Banggar DPRK Manokwari Haryono.K.M. May mengatakan dalam pembahasan tentunya tetap memperhatikan skala prioritas anggaran.

“Kita menunggu dokumen diserahkan ke DPRK dan akan dibahas di Banggar. Apa saja yang menjadi efisiensi yang digaungkan melalui pemerintah pusat itu menjadi patokan kami untuk melihat kembali dokumen anggaran yang terpenting jangan abaikan kebutuhan mendasar dari masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi,”ujar May Selasa (11/3/2025).

Baca juga:  Dewan Minta Pemda Jamin Ketersediaan Stok dan Stabilnya Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

Disampaikannya, efisiensi anggaran harus dilihat secara positif bahwa penggunaan anggaran sudah tidak bisa di gunakan dengan efisien. Sehingga dia mendorong pemangkasan anggaran dilakukan pada program yang tidak berpotensi menghasilkan PAD.

Baca juga:  Ketua Golkar Manokwari Optimistis Y20 dan W20 Bawa Perubahan Baik untuk Papua Barat

“Kita harus berfikir bagaimana menggunakan uang yang ada untuk mendapat kembali uang itu dengan jumlah yang lebih besar guna bisa membiayai keperluan daerah di kemudian hari,”ungkapnya.

Politisi Golkar itu mengungkapkan dinas pemungut retribusi dan pajak harus maksimal sehingga target PAD bisa tercapai atau melebihi. Sehingga pembiayaan yang bersumber dari PAD bisa berjalan dengan baik.

Baca juga:  Gelar Reses, Haryono May Dengar langsung Aspirasi Masyarakat

” Dinas pemungut harus lebih maksimal meningkatkan PAD. Agar pembiayaan-pembiayaan yang sumber dari PAD bisa dilayani secara maksimal. Mengingat PAD itu yang bisa digunakan leluasa oleh daerah dibandingkan sumber anggaran lain yang banyak sudah mandatorispending,”tutupnya.(LP3/Red)

Latest articles

MUI Desak Pemerintah Akui Zakat sebagai Pembayaran Pajak

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah merevisi skema pengintegrasian zakat dan pajak agar pembayaran zakat diakui sebagai pembayaran pajak. MUI menilai...

More like this

SMI Manokwari Chapter Bentuk Pengurus, Siapkan Touring Nasional-Program Sosial

MANOKWARI, LinkPapua.id – Supermoto Indonesia (SMI) Manokwari Chapter membentuk kepengurusan organisasi sekaligus menyiapkan agenda...

Turnamen Voli Komunitas Manokwari Sukses Digelar, Kompas Tampil Sebagai Juara

MANOKWARI, Linkpapua.id – Turnamen Bola Voli Komunitas Manokwari yang diikuti 18 tim dari berbagai...

Kodim 1801/Manokwari Selesaikan Pembangunan Jembatan Armco, Warga Rasakan Manfaatnya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Jembatan Armco yang dibangun oleh Kodim 1801/Manokwari di Distrik Manokwari Selatan, kini telah...