Orang Tua Siswa Keluhkan Gagal Seleksi SMA Kasuari ke DPR Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Sejumlah orang tua calon siswa mengeluhkan anak-anak mereka yang gagal lolos seleksi masuk SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. Keluhan itu mereka sampaikan langsung kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dalam pertemuan dialogis yang digelar di kantor dewan, Rabu (28/5/2025).

Empat perwakilan orang tua hadir dalam pertemuan itu dan diterima langsung Ketua DPRPB Orgenes Wonggor serta dua wakil ketua, Syamsuddin Seknun dan Petrus Makbon.

Menurut Syamsuddin, salah satu penyebab kegagalan sejumlah siswa dalam seleksi disebabkan keterbatasan daya tampung atau ruang belajar di SMA Kasuari Nusantara.

Baca juga:  DPR Papua Barat Desak Pemprov Percepat Penyerahan RAPBD 2023

“Setelah pertemuan, kami mendengarkan penjelasan menurut orang tua calon siswa bahwa mereka mendengarkan langsung dari pihak sekolah kalau anak-anak digugurkan karena salah satunya adalah keterbatasan ruangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kapasitas ruang yang terbatas kemungkinan membuat sekolah melakukan perangkingan nilai sebagai dasar seleksi. Namun menurutnya, sekolah juga perlu mempertimbangkan aspek afirmasi, mengingat sekolah ini hadir untuk memberikan kesempatan lebih bagi anak-anak asli Papua.

Baca juga:  Penjaringan Komisioner KPU di 7 kabupaten di Papua Barat Resmi Dibuka

“Mereka yang datang tadi, kan, adalah anak-anak asli Papua yang punya mimpi untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Tidak semua anak-anak itu punya keinginan masuk di sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara,” katanya.

DPRPB, kata Syamsuddin, meminta pihak sekolah mencari solusi konkret atas persoalan ini. Apalagi jika kendala teknis seperti daya tampung bisa diatasi dengan kebijakan yang berpihak.

“Kalau ada penilaian lain yang secara teknis bisa diakomodir, kami rasa itu pelu diterima. Ada sekira sembilan orang yang tercatat tadi. Harapan kami para calon siswa ini dipanggil kembali,” ucapnya.

Baca juga:  Serapan Anggaran Biro Kesra Papua Barat Capai 95 persen

Syamsuddin juga mengaku baru mengetahui soal keterbatasan ruangan tersebut. Pasalnya, dalam berbagai rapat dengar pendapat antara DPRPB, dinas terkait, dan pihak sekolah, isu ini belum pernah disampaikan secara resmi.

“Jangan kemudian keterbatasan ruangan ini menjadi alasan karena DPRPB cukup memberikan perhatian serius dalam politik anggaran. Kita berharap konstituen dari tujuh daerah ini bisa terakomodir,” tuturnya. (LP14/red)

Latest articles

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Gubernur...

More like this

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

BKPP Teluk Bintuni Serahkan 100 Peserta Latsar ke Brigif 26/Gurana Piarawaimo

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...