MANOKWARI, LinkPapua.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi strategis untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi MBG yang digelar di Asrama Mahasiswa Sorong, Distrik Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu.
Menurut Obet, program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak di seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mendapatkan akses gizi yang layak.
“Bicara soal masa depan bangsa, kita tidak bisa lepas dari gizi anak-anak. Ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi soal mencerdaskan generasi penerus,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan sosialisasi di Manokwari ini disambut antusias mahasiswa dan masyarakat, mencerminkan mulai terbukanya dukungan publik terhadap program MBG yang sebelumnya sempat memicu perdebatan.
Sementara itu, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Muhammad Suhud, menyatakan bahwa Papua Barat menjadi salah satu wilayah prioritas pelaksanaan MBG. Namun, dari target 16 dapur gizi yang direncanakan, baru 4 unit yang beroperasi di wilayah perkotaan.
“Ini bukan soal dana, tapi soal kesiapan dan pemahaman masyarakat untuk memenuhi standar pembangunan dapur gizi,” katanya.
Sejak berdiri pada Agustus 2024, BGN telah menyiapkan ribuan satuan pelayanan gizi (SPPG) serta melatih 32.000 kepala dapur untuk mendukung pelaksanaan MBG secara nasional. Tahun ini, pemerintah menargetkan 82 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, yang akan meningkat pada tahun berikutnya.
Suhud turut memaparkan tiga model dapur gizi yang akan diterapkan, yakni Dapur Mandiri, Dapur Mitra BGN, dan Dapur BGN langsung, yang masing-masing dikelola oleh 45 hingga 50 relawan lokal dengan sistem upah harian. Skema ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. (*/red)
