Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

Baca juga:  DPR Papua Barat Akan Kawal Pengangkatan 512 Honorer

“Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

Baca juga:  Hari ini Yohanis Manibuy- Joko Lingara Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Bintuni

“Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca juga:  Golkar Papua Barat Patuh Dukung Prabowo Subianto Capres di Pemilu 2024

Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

“Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

Latest articles

Pengurus PORDI Papua Barat Bertabur Anggota Dewan, Haryono May Siapkan Event...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Papua Barat resmi dilantik pada Sabtu (7/11/2026). Menariknya, kepengurusan organisasi olahraga masyarakat ini...

More like this

Pengurus PORDI Papua Barat Bertabur Anggota Dewan, Haryono May Siapkan Event Nasional

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Papua Barat...

KNPI Papua Barat Desak Presiden Evaluasi Pemangkasan DBH Migas Otsus 2027

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat mendesak Presiden Prabowo...

Hermus Buka Turnamen Domino, Dorong PORDI Hidupkan Olahraga Domino di Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Bupati Manokwari, Hermus Indou, secara resmi membuka turnamen domino yang digelar...