Komisi VII DPR Dorong BSPJI Ambon Bantu IKM Papua Naik Kelas

Published on

AMBON, LinkPapua.com – Komisi VII DPR RI mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon untuk aktif membantu pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Papua agar bisa naik kelas melalui layanan sertifikasi dan pengujian produk. Pasalnya, banyak IKM Papua yang belum tersentuh fasilitas standardisasi, sehingga kesulitan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita H, dalam kunjungan kerja ke BSPJI Kementerian Perindustrian di Ambon, pekan lalu. Menurut Novita, pelayanan BSPJI sejauh ini dinilai baik di Ambon, namun belum merata hingga Papua.

Baca juga:  DPR RI Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi UU setelah 22 Tahun

“Teman-teman di Papua juga memiliki banyak IKM yang besar dan membutuhkan dukungan BSPJI Ambon. Oleh karena itu, perlu ada upaya jemput bola agar pelayanan standardisasi ini merata,” ujarnya dikutip laman resmi DPR RI, Rabu (18/6/2025).

Dia menyoroti adanya kesenjangan layanan antara Ambon dan Papua. Menurutnya, pelaku usaha di Papua juga perlu diberikan akses yang sama dalam hal sertifikasi mutu produk, agar mampu bersaing di pasar lebih luas.

Selain itu, Novita juga menyoroti potensi ekonomi di Ambon, termasuk sektor minyak kayu putih, yang merupakan aset nasional dan harus dijaga standarnya.

Baca juga:  Kodam XVIII/Kasuari Terjunkan Personel dalam Pencarian Korban Hilang KM Dorolonda

“Kita lihat badan standardisasi yang ada di Ambon ini sudah bekerja dengan sangat baik. Namun, kami juga menerima laporan bahwa pada level pengepul atau pedagang masih ditemukan adanya campuran bahan tambahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” katanya.

Dia meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait di Ambon, untuk lebih ketat dalam pembinaan dan pengawasan produk minyak kayu putih, mengingat banyak produk yang dikonsumsi langsung masyarakat.

Baca juga:  Reses ke Papua Barat, Anggota DPR RI Roberth Kardinal Kritisi Dana Otsus Tak Tepat Sasaran

Di sisi lain, Novita juga menekankan perlunya kebijakan khusus pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran bagi kota Ambon yang wilayahnya didominasi laut.

“Kota Ambon ini mayoritas wilayahnya adalah laut, maka kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada perlakuan khusus dalam kebijakan anggaran ke depan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Novita juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk sektor musik, di Ambon. Ia berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memperluas program inkubasi musik hingga ke daerah-daerah, termasuk Ambon. (*/red)

Latest articles

bp Kirim Jacket Pertama Proyek Tangguh UCC Menuju Lepas Pantai Fakfak...

0
KEPRI, LinkPapua.id – Perusahaan energi bp mengirimkan unit jacket pertama untuk kebutuhan instalasi lepas pantai di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pengiriman alat berat ini...

More like this

Menkeu Purbaya Ngaku Kecolongan Anggaran Rp1 T Motor BGN gegara Software Eror

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kecolongan terkait munculnya anggaran...

Bupati Manibuy Apresiasi Penataan Futsal di Teluk Bintuni, Agustinus Pongtuluran Ditunjuk Pimpin AFK

MANOKWARI, Linkpapua.id — Federasi Futsal Indonesia (FFI), melalui Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Aloysius...

Wakapolda: Papua Barat Harus Lepas dari Ketergantungan Benih Jagung Luar Daerah

MANOKWARI, Linkpapua.id-Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana mengatakan komitmen kepolisian dalam mendukung pengembangan pertanian...