MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi NasDem DPR Papua Barat mendesak Pemprov memberi prioritas pada fasilitas kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna masa sidang III terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Hotel Aston Niu, Manokwari, Sabtu (6/9/2025) malam.
Juru Bicara Fraksi NasDem Bersatu Aloysius P Siep mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan penguatan reformasi birokrasi. Dia menilai koordinasi antar-OPD masih lemah sehingga pembangunan belum terintegrasi.
“Fraksi NasDem mengapresiasi atas pelaksanaan pemerintahan namun masih perlu peningkatan koordinasi antara OPD agar program pembangunan lebih terintegrasi dan tepat sasaran,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, NasDem menilai pertumbuhan Papua Barat masih bertumpu pada sektor ekstraktif. Pemerintah diminta lebih serius mendorong UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi SDA agar memberi nilai tambah bagi daerah.
“Pemerintah daerah diharapkan lebih serius mendorong hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) agar memberi nilai tambah bagi daerah,” tuturnya.
Pada bidang keuangan daerah, NasDem menekan pentingnya inovasi menggali sumber pendapatan baru. Aloysius menyebut pengelolaan APBD harus fokus pada program prioritas yang menyentuh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan PAD, namun masih banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa digali dan berpeluang besar untuk lebih meningkatkan PAD,” katanya.
NasDem juga menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat. Fraksi menilai kelemahan pengelolaan aset harus diperbaiki dengan digitalisasi dan transparansi tata kelola keuangan.
Di bidang sosial, NasDem menilai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih belum optimal. Pemerintah daerah didesak memperluas pemberdayaan berbasis kampung agar lebih tepat sasaran.
Pada bidang kesehatan, NasDem menegaskan fasilitas layanan di daerah terpencil dan pulau terluar harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerataan distribusi guru dan perbaikan sarana prasarana sekolah juga wajib diperhatikan.
Fraksi NasDem juga menekankan pembangunan infrastruktur harus diawasi ketat agar kualitas terjamin. Mereka mendorong skema pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mempercepat konektivitas wilayah 3T.
NasDem lalu merumuskan lima rekomendasi strategis, mulai dari beasiswa dan asrama bagi anak Papua 3T hingga digitalisasi aset daerah. Fraksi menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Fraksi NasDem Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Agar tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud,” ucapnya. (LP14/red)
