Sekda Ali Baham Minta Genjot Realisasi Anggaran Papua Barat, Jangan Lambat Lagi!

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekda Papua Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ali Baham Temongmere meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi anggaran dan penyelesaian APBD perubahan 2025. Ia menegaskan agar tak ada lagi keterlambatan jelang akhir tahun anggaran.

“Jika di sidang dewan sudah diketok maka tahapan selanjutnya akan berkonsultasi ke Kemendagri dan segera dokumen mendukung APBD perubahan diselesaikan dan sisa waktu ini secara fisik kegiatan-kegiatanya diselesaikan,” ujar Ali Baham di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (6/10/2025).

Ali Baham mengatakan waktu yang tersisa sekitar dua bulan harus dimanfaatkan dengan maksimal. Ia menyebut perubahan anggaran mencakup kegiatan fisik tambahan hingga dana hibah yang wajib segera diorientasikan.

Baca juga:  Fraksi-Fraksi DPR Papua Barat Soroti RAPBD 2026, Pemprov Akui Tekanan Fiskal

Menurutnya, percepatan serapan anggaran penting dilakukan hingga 31 Desember. Ia menegaskan Papua Barat harus memperbaiki kinerja keuangan setelah dua tahun terakhir hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Dua tahun masa transisi dan kita turun menjadi WDP maka di tahun pemerintahan ini telah kembali dalam kondisi normal maka kita harus kembali meraih WTP,” tuturnya.

Ali Baham menekankan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya menjadi ukuran tata kelola pemerintahan, tapi juga syarat untuk mendapatkan dana insentif daerah dari APBN. Ia menyebut Papua Barat kehilangan kesempatan itu tahun ini karena masih berstatus WDP.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Tinjau Kesiapan RTP Borarsi Jelang Pembukaan Pesparawi Nasional XIV

“Kemarin saya baru cek bahwa DPR RI telah mengeluarkan penetapan APBN anggaran untuk daerah. Karena Papua Barat WDP sehingga tidak memperoleh dana insentif daerah,” sebutnya.

Ia juga menyoroti realisasi APBD induk yang harus meningkat di semester kedua tahun ini. Menurutnya, capaian pendapatan harus signifikan karena 91 persen bersumber dari dana transfer pusat.

Baca juga:  Bupati Hermus Apresiasi Kehadiran Satgas Korpsupgah KPK di Manokwari

“Pendapatan daerah kita hanya sekitar 9 persen karena sebagian besar merupakan dana transfer maka saya berharap sesuai laporan dari kepala BPKAD, Bapenda, Bappeda bahwa semua anggaran sudah turun baik semester I dan II,” bebernya.

Ali Baham mengingatkan agar kegiatan yang telah berjalan segera diajukan pembayarannya agar tidak tertunda. Ia menyebut penyerapan anggaran Oktober masih di bawah target karena banyak tagihan belum dimasukkan.

“Di bulan Oktober ini seharusnya realisasi anggaran sekian persen karena belum diajukan penagihannya maka realisasi anggaran masih di bawah target,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

OJK Ungkap 1.033 Laporan Penipuan Transaksi Keuangan di Papua Barat dan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 1.033 laporan penipuan transaksi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD). Laporan tersebut tercatat...

More like this

OJK Ungkap 1.033 Laporan Penipuan Transaksi Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 1.033 laporan penipuan transaksi keuangan di...

Pengacara Desak Polisi Naikkan Kasus Kematian Yanto Idorway ke Penyidikan, Duga Ada Unsur Perencanaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tim pengacara keluarga Yanto Idorway mendesak polisi meningkatkan penanganan kasus kematian...

OJK Ungkap Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Papua Barat-PBD

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan...