MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat Xaverius Kameubun menerima sejumlah aspirasi warga saat reses bersama mahasiswa dan pemuda di Manokwari. Warga mengeluhkan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kemacetan dan lahan sawah yang terus menyusut.
“Jalan Esau Sesa selalu jadi keresahan kami apalagi di waktu jam kerja pagi dan sore saat pegawai di perkantoran kembali dari aktivitas,” kata Paul, salah satu mahasiswa yang hadir dalam pertemuan, Sabtu (1/11/2025) malam.
Paul menyebut kemacetan di Jalan Esau Sesa terjadi akibat antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Baru. Ia meminta pemerintah dan DPR Papua Barat memperhatikan masalah tersebut karena jalan itu merupakan akses utama menuju kawasan perkantoran provinsi maupun kabupaten.
Selain soal antrean BBM, warga juga menyoroti penyusutan lahan pertanian dan persoalan perhutanan sosial di Manokwari. Mereka menilai kebijakan pengelolaan lahan harus lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
“Lahan sawah kita di Manokwari semakin terbatas, di Papua hanya Merauke yang jadi pemasok beras, bagaimana di Manokwari Papua Barat,” ujar Toni, warga Manokwari.
Ia menambahkan, pengelolaan perhutanan sosial seharusnya diberikan kepada masyarakat lokal. Toni berharap kebijakan pemerintah benar-benar melibatkan warga agar manfaatnya dirasakan langsung.
“Perhutanan sosial seharusnya dikelolah oleh masyarakat lokal,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Xaverius mengatakan keresahan warga terkait kemacetan di Jalan Esau Sesa sudah menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, Pemprov Papua Barat tengah menjalankan program pelebaran jalan sebagai langkah mengurai kemacetan.
“Saat ini pemerintah Papua Barat sedang melakukan pelebaran jalan sebagai solusi untuk mengurai macet yang selama ini di sepanjang Jalan Esau Sesa hingga Jalan Trikora Sowi Manokwari,” ucap legislator PKB itu.
Xaverius memastikan semua aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan di DPR Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang. Ia menegaskan aspirasi warga menjadi catatan penting dalam agenda reses kali ini.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kehutanan Manokwari Serdion Rahawarin mengungkapkan potensi lahan sawah di daerah tersebut mencapai lebih dari 2.000 hektare. Namun, hanya sekitar 100 hektare yang benar-benar produktif dan belum mampu memenuhi kebutuhan beras lokal.
“Untuk memenuhi kebutuhan beras di Manokwari belum mencukupi,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah akan menyiapkan tambahan 1.300 hektare lahan pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Saat ini, Manokwari masih harus mendatangkan sekitar 6.000 ton beras per tahun dari luar daerah.
Di sisi lain, Satgas Pangan yang melibatkan pemerintah daerah dan kepolisian terus melakukan operasi pasar. Langkah itu dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran dan menjaga stabilitas pangan di Manokwari. (*/red)
