Penulis: Leon Agusta, S.S., M. Eng. Lit. (Universitas Papua)
Pengantar
Pendidikan sebagai salah satu kunci perkembangan pola pikir dan peradaban umat manusia senantiasa memiliki posisi serta porsi yang strategis bagi setiap generasi. Proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan baik secara formal maupun informal adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan dan kemajuan suku-suku bangsa di dunia. Setiap generasi mempelajari aspek-aspek pendidikan dari generasi sebelumnya sehingga terjadi pertukaran pemikiran, pengalaman, dan penerapan yang berlangsung secara berkesinambungan atas dasar kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial, mahluk pembelajar, serta mahluk pencipta kebaruan.
Kebutuhan umat manusia akan peningkatan kualitas hidup baik dari segi sosial maupun ekonomi terjadi secara alamiah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perubahan- perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan lokal, nasional, hingga global (Maulidiya, 2021). Kebutuhan ini harus dipenuhi dengan sistem ilmu pengetahuan yang semakin baik pula sehingga terjadi kesinambungan antara apa yang dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam realita hidup untuk memberi manfaat sebesar- besarnya bagi umat manusia.
Dalam konteks lokal, kebutuhan akan kualitas pendidikan formal dan informal juga tentunya masih terus perlu diperjuangkan di tanah Papua. Pendidikan formal dari level usia dini, dasar, menengah, hingga tinggi semakin menjadi suatu keniscayaan sekalipun pada kenyataannya tingkat pendidikan di tanah Papua masih belum dapat dikatakan berada pada level yang berkualitas baik dari segi sumber daya, prasarana, serta tingkat kelulusan (Iriawan, 2024).
Sementara pendidikan informal di tanah Papua. telah ada dalam adat dan budaya secara turun temurun generasi terdahulu mengajarkan prinsip- prinsip kehidupan serta sistem sosial dalam lingkup suku maupun antar suku yang sangat beragam namun selalu mengutamakan harmoni satu sama lain kepada generasi setelahnya. Sebagai salah satu aspek kehidupan yang fundamental, pendidikan adalah fondasi peradaban yang senantiasa dibutuhkan dalam eksistensi kehidupan umat manusia. Diperlukan keseimbangan antara pendidikan formal dan informal sehingga generasi muda Papua semakin berilmu dan berbudaya.
Pembahasan
Fungsi praktis dan strategis pendidikan sebagai bekal kehidupan tentunya telah diintegrasikan dalam perikehidupan suku-suku bangsa di seluruh dunia. Fungsi praktis dan strategis tersebut menjadi identitas yang melembaga serta juga dalam taraf tertentu menjadi bagian funfamental dalam perkembangan can peradaban setiap negara di dunia. Dalam ruang lingkup Indonesia, pendidikan mendapatkan porsi anggaran kurang lebih 20% dari APBN setiap tahun sehingga dapat dikatakan bahwa secara rancangan negara, sektor ini mendapat perhatian yang serius dalam program-program utama pemerintah (Jalal, 2025).
Lebih khusus lagi di tanah Papua, pendidikan (dan kesehatan) adalah dua sektor pembangunan yang mendapat perhatian serta porsi anggaran yang signifikan. Namun anggaran serta program yang dirancang dengan baik tidak serta merta memberikan jaminan keberhasilan proses pendidikan terutama pendidikan formal. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 angka buta aksara sesuai kelompok umur dalam rentang usia 15-45 tahun di Papua Barat ada dalam kisaran 2-4% (BPS Papua Barat, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah yang secara kelembagaan melaksanakan program dan penganggaran setiap tahun.
Kompleksitas masalah pendidikan di Papua Barat terutama bermuara pada semangat belajar dan cita-cita generasi muda untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan mereka. Masalah-masalah tersebut antara lain ada dalam tataran perhatian dan prioritas orang tua bagi pendidikan anak- anak mereka, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan generasi muda, arus informasi dan teknologi.
Masalah-masalah tersebut memberikan dampak nyata bagi tingkat keberhasilan pendidikan anak- anak Papua Barat yang masih belum dapat dikatakan berada pada persentase yang cukup tinggi pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Namun di sisi lain dengan pemberlakuan pendidikan gratis untuk tingkat dasar dan menengah di tanah Papua sebagai bagian dari implementasi Undang Undang Otonomi Khusus Papua, maka masih terdapat optimisme peningkatan kuantitas serta terutama kualitas lulusan pelajar pada setiap tingkat pendidikan (Yogi, 2024). Tentunya dengan pengawasan dan evaluasi yang terarah dan terukur setiap tahun sehingga dapat dianalisa dan ditingkatkan implementasinya dari waktu ke waktu.
Sementara dalam tataran budaya dan aspek kehidupan sosial di Tanah Papua, terutama di Papua Barat, pendidikan informal memainkan peran yang sangat fundamental dari generasi ke generasi. Pendidikan awal di rumah dan lingkungan sosial budaya menjadi awal perjalanan kehidupan pribadi dan sosial natar generasi. Prinsip- prinsip kehidupan yang berdasar kepada adat istiadat pada suku- suku yang menjadi latar belakang kehidupan masih cukup dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di tanah Papua.
Etika relasi antar orang tua dan anak, antar pihak keluarga ayah dan ibu, kehidupan kesukuan, dan relasi antara keluarga dari asal usul suku yang berbeda dalam lingkungan hidup masih terjaga, sekalipun tentunya ada pula masalah-masalah yang terjadi di dalamnya sebagai efek dari perbedaan pola pikir dan kebiasaan. (Deda & Mofu, 2014). Solidaritas sebagai sesama orang Papua secara khsusus juga menjadi sebuah kekuatan yang sedikti banyak menjadi fondasi pembelajaran pendidikan informal bagi generasi muda Papua. Kesadaran dan emosi sebagai sesama orang Papua dalam suasana saling menghormati dan menjaga harmoni terus menjadi salah satu poin penting dalam pendidikan informal.
Dalam konteks kehidupan lintas suku baik suku- suku yang ada di Papua maupun dalam relasi serta komunikasi dengan suku-suku lain yang telah datang dan menetap di tanah Papua dalam kurun waktu puluhan tahun. Prinsip pendidikan informal adalah adanya teladan dan nasihat yang mengakar pada adat dan budaya suku masing-masing kepada generasi yang lebih muda sehingga tercipta pola pikir yang tetap khas identitas sukunya demikian juga terus menjaga harmonisasi kehidupan dengan orang lain yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan masyarakat sosial dapat dipelajari serta dicarikan solusinya dengan prinsip musyawarah keluarga atau dalam tingkat permasalahan yang lebih kompleks dapat diadakan musyawarah adat.
Sebagai komunitas besar yang masih sangat memegang teguh adat istiadat serta prinsip- prinsip kearifan lokal nenek moyang dalam perikehidupan, tanah Papua dewasa ini diperhadapkan pada kompleksitas masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dalam banyak kesempatan memicu tindakan demonstrasi unjuk rasa yang mayoritas diarahkan kepada pemerintah daerah setempat. Tentunya dibutuhkan kebijaksanaan serta keterbukaan wawasan berpikir para pemangku kepentingan masyarakat seperti kepala daerah, kesatuan keamanan, kepala-kepala suku, pimpinan kerukunan suku-suku non Papua yang ada ada, untuk dapat mencegah serta menyelesaikan masalah-masalah yang kerap timbul dalam masyarakat di tanah Papua tersebut.
Pendidikan informal tetap menjadi salah satu ujung tombak yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Selain memberikan pembelajaran serta keterampilan kehidupan bagi individu-individu dari suku- suku yang mendiami Tanah Papua, pendidikan informal juga mempertajam pola pikir generasi muda Papua tentang relasi antar suku-suku bangsa yang ada dan berdiam bersama dalam ruang lingkup hidup yang sempit maupun luas. Pengetahuan dan keterampilan hidup tersebut juga memperkuat identitas kePapuaan bagi generasi muda Papua di era global yang dengan sangat deras memberi pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Dibutuhkan kesadaran dan aksi nyata atas pemahaman akan pentingnya pendidikan informal yang didasarkan pada prinsip- prinsip kesukuan dan kedaerahan yang telah diwariskan secara turun temurun antar generasi pada suku- suku di tanah Papua.
Membentuk generasi muda Papua yang berilmu dan berbudaya tentunya juga membutuhkan pendidikan formal yang berkualitas serta memberikan dampak yang signifikan pada kemampuan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Secara formal,pendidikan dasar (sekolah dasar), menengah (sekolah menengah pertama dan atas), serta tinggi (perguruan tinggi), mengikuti kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi di masing- masing daerah.
Secara khusus di Papua tentutnya dibutuhkan pendekatan pendidikan yang bersifat afirmatif, di mana ada aspek keberpihakan kepada anak- anak asli Papua untuk dapat bersaing dan semakin eksis dalam percaturan pendidikan lokal, nasional, maupun global. Dengan pendekatan dan program pendidikan yang berfokus kepada peningkatan keilmuan peserta ajar serta disesuaikan dengan muatan lokal maka pendidikan formal yang disandingkan dengan identitas budaya setempat, dalam hal ini Papua, maka diharapkan muncul generasi muda yang memiliki intelektualitas serta identitas budaya yang kuat. Kualifikasi ini adalah modal yang sangat berharga dalam rangka melanjutkan pembangunan di Tanah Papua yang idealnya dipimpin oleh generasi yang dihasilkan dari pendidikan formal dan informal di Tanah Papua sendiri.
Penutup
Keseimbangan antara pendidikan formal dan informal membutuhkan kerjasama dan kerja nyata setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Usaha- usaha yang terarah dan terukur dengan baik serta memberikan dampak yang positif serta konstruktif bagi semua pihak harus dilakukan dengan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang terstruktur dengan baik.
Pemerintah daerah dapat mengambil inisiasi untuk memperkokoh peran strategis pendidikan formal dengan membuat regulasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pendidikan setempat sehingga dapat diterapkan secara luas di berbagai level pendidikan. Fungsi-fungsi pengawasan dan evaluasi tentunya dapat dilakukan secara rutin dan berjenjang sehingga didapatkan hasil yang terus dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sementara untuk pendidikan informal, pemangku kepentingan seperti lembaga-lembaga adat, organisasi kerukunan suku-suku, dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat mengambil peranan untuk merumuskan kesepakatan sosial budaya untuk memperkuat pendidikan informal terutama yang berlatar kepada prinsip-prinsip sosial budaya dari suku- suku yang ada di tanah Papua.
