DPR RI Usul Pembentukan Badan Guru, Tangani Kesejahteraan-Perlindungan

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga khusus berupa badan guru untuk membenahi tata kelola pendidik di Indonesia. Lembaga ini nantinya akan mengintegrasikan urusan kesejahteraan hingga perlindungan hukum bagi guru di berbagai kementerian.

“Kondisi ini menuntut adanya satu badan yang secara khusus menangani seluruh persoalan guru, mulai dari tata kelola, manajemen, kesejahteraan, hingga perlindungan hukum,” ujar Anggota Baleg DPR RI Selly Andriany Gantina di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Baca juga:  Ketua DPRP Papua Barat: RUU Masyarakat Adat Jangan Disusun Berdasar Sampel, Libatkan Seluruh Dewan Adat

Selly menilai persoalan guru saat ini sangat kompleks karena tersebar di lintas kementerian dan lembaga. Selain di bawah Kementerian Pendidikan, banyak guru yang bernaung di bawah kementerian lain seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

“Guru harus mendapatkan perlindungan tersendiri saat menjalankan tugas profesionalnya, agar tidak disamakan dengan perbuatan di luar konteks pendidikan,” tegas Selly.

Baca juga:  Tok! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026

Legislator Fraksi PDIP ini menyoroti masih banyaknya praktik kriminalisasi terhadap guru saat menjalankan fungsi pendidikan karakter. Ia mendorong adanya aturan khusus bersifat lex specialis agar perlindungan hukum bagi guru lebih kuat dan tepat sasaran.

Menurut Selly, aturan yang ada saat ini seringkali menggunakan hukum umum yang tidak relevan dengan konteks pendidikan. Hal inilah yang menjadi celah terjadinya proses hukum terhadap tenaga pendidik saat menjalankan tugas profesionalnya.

Baca juga:  3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon Dapat Santunan Rp1,8 M dan Medali PBB

Upaya regulasi khusus perlindungan guru dan dosen ini akan diperjuangkan agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Pembahasan UU Sisdiknas di Komisi X juga akan menjadi pintu masuk untuk proses harmonisasi aturan tersebut. (*/red)

Latest articles

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan kepada SMP Negeri 2 Kaimana berupa bantuan alat musik...

Bupati Kaimana Lepas 10 Peserta Ziarah Rohani

More like this

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Jakarta, Linkpapua.id - Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan...

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke MPR

JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya...

Kemenag Gelar Doa Serentak, Libatkan Tokoh Lintas Agama untuk Perkuat Persatuan Bangsa

JAKARTA, LinkPapua.id - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar doa bersama secara serentak di seluruh...