MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk panitia seleksi terbuka (selter) untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang saat ini masih kosong.

Selter tersebut akan diprioritaskan bagi jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), pejabat yang telah memasuki masa pensiun, serta pejabat yang dinilai sudah lama menjabat namun kinerjanya belum maksimal.

“Sedikit lagi kami akan lakukan lelang jabatan, juga uji kompetensi dan evaluasi kinerja,” ujar Dominggus saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat Senin,(2/3/2026)

Ia menjelaskan, hasil seleksi terbuka tahun 2025 pada dasarnya telah ditindaklanjuti dengan pelantikan seluruh pejabat terpilih. Namun, masih terdapat satu jabatan yang belum dilantik, yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena yang bersangkutan tersangkut persoalan hukum.

“Saat itu belum bisa dilaksanakan pelantikan jika belum ada surat resmi dari pengadilan. Namun saat ini sudah ada dan pelantikan sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Sementara itu, Dominggus juga menjelaskan adanya perubahan mekanisme dalam pengangkatan dan pergantian pejabat eselon III dan IV. Jika sebelumnya gubernur dapat langsung melakukan pergantian, kini setiap usulan harus mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sekarang kita harus usulkan jabatan eselon III/IV ataupun promosikan kepada BKN untuk meminta persetujuan. Seperti kemarin kami mengusulkan 319, namun yang disetujui 295 dan sudah dilantik,” ungkapnya.

Selain agenda reformasi birokrasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) paruh waktu akan dilaksanakan pada hari yang sama, bersamaan dengan pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat dari jalur otonomi khusus (otsus).

Ia menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Papua Barat.(LP14/Red)