DPRP Papua Barat Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wagub Minta OPD Segera Tindak Lanjuti

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi legislatif terhadap LKPJ 2025. Dia menekankan hal itu sebagai bahan evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Seluruh perangkat daerah juga diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lakotani saat rapat paripurna DPRP Papua Barat masa persidangan II tahun 2026 di Hotel Aston Niu, Selasa (20/5/2026).

Baca juga:  Formatur tak Dilibatkan, Pembentukan Pengurus KONI Papua Barat Dinilai Cacat

Berdasarkan data evaluasi internal, pemerintah provinsi mengakui adanya berbagai kekurangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Papua Barat. Sektor yang menjadi sorotan meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program kerja lapangan, koordinasi antarinstansi, hingga kualitas pelayanan publik kepada warga.

“Rekomendasi yang telah disampaikan hari ini merupakan catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam rangka melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah Lakotani.

Tindak lanjut atas catatan kritis dewan tersebut diwajibkan menjadi pedoman bagi pimpinan OPD untuk memperbaiki performa birokrasi agar berjalan lebih optimal dan akuntabel. Pemprov Papua Barat berharap langkah korektif ini mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan legislatif agar semakin harmonis serta produktif.

Baca juga:  Lagi! DPR Papua Barat Surati Pemprov, Minta Segerakan Setor Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2022

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ pemerintah daerah,” tutur Lakotani.

Baca juga:  Waterpauw Minta Pj Bupati Maybrat Pulangkan Pengungsi Insiden KKB

Evaluasi menyeluruh ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

Fraksi Otsus Kritisi SiLPA Pendidikan Rp27,4 Miliar, Minta Anggaran Diukur dari...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat mengkritisi SiLPA pada Dinas Pendidikan Papua Barat yang mencapai Rp27,4 miliar. Fraksi menegaskan keberhasilan...

More like this

Fraksi Otsus Kritisi SiLPA Pendidikan Rp27,4 Miliar, Minta Anggaran Diukur dari Dampak

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat mengkritisi SiLPA pada Dinas...

Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya Tekankan APBD Harus Berdampak Nyata bagi OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPRP Papua Barat menegaskan keberhasilan APBD...

Fraksi Amanat Sejahtera DPRP Papua Barat Desak Bentuk Panja DOB Papua Barat Tengah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Amanat Sejahtera DPRP Papua Barat mendesak pimpinan DPRP segera membentuk...