DPRP Papua Barat Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wagub Minta OPD Segera Tindak Lanjuti

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi legislatif terhadap LKPJ 2025. Dia menekankan hal itu sebagai bahan evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Seluruh perangkat daerah juga diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lakotani saat rapat paripurna DPRP Papua Barat masa persidangan II tahun 2026 di Hotel Aston Niu, Selasa (20/5/2026).

Baca juga:  Dance Sangkek: Hari Kebangkitan Nasional Momentum Perkuat Persatuan dan Kesatuan

Berdasarkan data evaluasi internal, pemerintah provinsi mengakui adanya berbagai kekurangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Papua Barat. Sektor yang menjadi sorotan meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program kerja lapangan, koordinasi antarinstansi, hingga kualitas pelayanan publik kepada warga.

“Rekomendasi yang telah disampaikan hari ini merupakan catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam rangka melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah Lakotani.

Tindak lanjut atas catatan kritis dewan tersebut diwajibkan menjadi pedoman bagi pimpinan OPD untuk memperbaiki performa birokrasi agar berjalan lebih optimal dan akuntabel. Pemprov Papua Barat berharap langkah korektif ini mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan legislatif agar semakin harmonis serta produktif.

Baca juga:  Rekrutmen Anggota MRPB Diberi Batas Waktu Harus Rampung 3 Bulan

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ pemerintah daerah,” tutur Lakotani.

Baca juga:  Wagub Papua Barat Tegaskan Pemangkasan Anggaran Tak Bisa Dikecualikan

Evaluasi menyeluruh ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

Polisi Tangkap 3 Pencuri Berbagai TKP di Bintuni, Uang Rp155 juta-Senapan...

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Polisi menangkap 3 terduga pelaku pencurian di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Polisi menyita uang Rp155 juta hingga senapan angin...

More like this

Harkitnas 2026, Wagub Papua Barat Ingatkan Tantangan Bangsa Bergeser ke Ruang Digital

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan tantangan kebangkitan nasional...

DPRP Papua Barat: Dana Otsus Jangan Topang Belanja Birokrasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat mendesak pemerintah daerah menghentikan penggunaan Dana Otonomi Khusus...

Ancaman Abrasi Bandara Utarum, Dewan Minta PUPR Redesain Total Breakwater

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat meminta Dinas PUPR meredesain total pembangunan breakwater di...