TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Papua Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengalokasikan anggaran yang adil untuk seluruh kegiatan keagamaan. Dukungan itu mencakup Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), dan kegiatan serupa dari agama lainnya di Papua Barat.
“Saya katakan ini karena biasanya kita dilihat sebelah mata soal anggaran di provinsi,” kata Ketua LP3KD Papua Barat, Prof Roberth KR Hammar dalam sambutannya pada penutupan Pesparani Katolik IV Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (10/7/2026).
Roberth menilai semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama harus tecermin dalam kebijakan penganggaran pemerintah. Dia berharap Pemprov Papua Barat maupun pemerintah kabupaten memberikan perhatian yang setara kepada seluruh lembaga keagamaan yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan umat.
“Dari momen Pesparani Katolik kali ini, saya berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten setara dalam membantu LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah), LP3KD, LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an), dan lembaga keagamaan lain yang menyelenggarakan kegiatan serupa. Jangan ada ketimpangan dalam pemberian bantuan,” bebernya.
Roberth mengaku telah berupaya memperjuangkan dukungan anggaran bagi penyelenggaraan Pesparani selama ini. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat provinsi.
“Saya sudah berjuang, tapi sering kali di provinsi kita kesulitan. Saya sampaikan ini supaya Pemprov Papua Barat mendengarnya, sehingga terkait toleransi kita jalan sama-sama, jangan ada yang ditinggalkan,” ungkapnya.
Dia meminta pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dari daerah yang akan mewakili Papua Barat pada Pesparani Katolik tingkat nasional di Manado, Sulawesi Utara, mulai menyiapkan dukungan anggaran sejak sekarang. Menurutnya, kontingen Papua Barat membutuhkan anggaran minimal Rp6 miliar agar dapat mengikuti Pesparani Nasional secara maksimal.
“Untuk Pesparani Nasional di Manado tahun depan kita butuh anggaran minimal Rp6 miliar. Kalau kita dapat seperti itu, kabupaten-kabupaten juga aman. Tetapi, kalau hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, maka kita akan sangat kesulitan, terutama Kabupaten Fakfak yang nanti pesertanya paling banyak karena meraih banyak champions di kategori paduan suara,” bebernya. (*/red)
