DPRK Wondama Desak Pemkab Cari Solusi TPP ASN Kembali Dibayar

Published on

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama mencari solusi agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali dibayarkan. Usulan itu disampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para ASN kita sangat membutuhkan TPP untuk menopang kebutuhan sehari-hari terutama bagi ASN golongan bawah,” kata anggota Fraksi Persatuan dan Keadilan Nasional Asrawati saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK di Gedung DPRK Rasiei, Kamis (23/7/2026).

Baca juga:  Herman Sawasemariay Dilantik Jadi Waka DPRK Wondama Usai Setahun Kosong

Pemkab Teluk Wondama diketahui meniadakan TPP ASN sejak triwulan III 2025 sebagai dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. DPRK menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ASN, terutama golongan bawah karena sebagian besar gaji mereka telah terpotong kredit bank.

Fraksi Persatuan dan Keadilan Nasional mengusulkan penghematan pada belanja yang tidak menjadi prioritas agar tersedia anggaran untuk pembayaran TPP. Fraksi juga mengusulkan skema pengurangan besaran TPP berdasarkan golongan atau eselon.

Baca juga:  ASN Papua Barat Diingatkan Jangan Lalai Kerja karena Piala Dunia 2026, Absen Terancam Kehilangan TPP

Skema yang diusulkan yakni TPP eselon II dipangkas 50 persen, eselon III 30 persen, eselon IV 20 persen, dan noneselon 10 persen. Menurut fraksi, skema tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menghapus TPP sepenuhnya.

“Sebab dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, para ASN sejatinya tidak lagi melihat berapa besar TPP, yang terpenting adalah TPP tetap ada walaupun nilainya tidak lagi sebesar sebelumnya,” ujar Asrawati.

Baca juga:  Reses di Distrik Rasiei, Semuel Agung Patandungan Diminta Perjuangkan Listrik 3 Kampung

Usulan serupa juga disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Harapan Rakyat. Kedua fraksi meminta pemerintah daerah mencari jalan keluar agar TPP ASN kembali diberikan meski dengan nominal yang lebih kecil.

“Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah mencari jalan keluar agar TPP bagi para ASN dapat kembali diberikan meskipun dengan besaran yang lebih kecil,” ucap Juru Bicara Fraksi Gerindra Matius Patongloan. (rex/red)

Latest articles

Pertamina Kembali Gelar MyPertamina Futsal Competition 2026, Libatkan 16 Tim SMA...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku kembali menggelar MyPertamina Futsal Competition 2026, kompetisi futsal yang mempertemukan 16 tim terbaik tingkat SMA se-Jayapura sekitarnya. Kegiatan...

More like this

Tim SAR Gabungan Sisir 1,6 Km Sungai Air Terjun Memti Pegaf Cari Presenter TVRI, Hasil Masih Nihil

PEGAF, LinkPapua.id – Tim SAR gabungan menyisir aliran sungai Air Terjun Memti di Kabupaten...

Presenter TVRI Hilang di Air Terjun Memti Pegaf, Polisi Sebut Murni Kecelakaan

PEGAF, LinkPapua.id – Polres Pegunungan Arfak (Pegaf) memastikan insiden hilangnya presenter TVRI Papua Barat,...

Program JKN Dampingi Bumil Alami Anemia di Manokwari Jalani Kehamilan dengan Tenang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan membantu ibu...