DPRK Wondama Desak Pemkab Cari Solusi TPP ASN Kembali Dibayar

Published on

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama mencari solusi agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali dibayarkan. Usulan itu disampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para ASN kita sangat membutuhkan TPP untuk menopang kebutuhan sehari-hari terutama bagi ASN golongan bawah,” kata anggota Fraksi Persatuan dan Keadilan Nasional Asrawati saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK di Gedung DPRK Rasiei, Kamis (23/7/2026).

Baca juga:  Komisi A DPRK Teluk Wondama Minta Tambah Dapur MBG: Sudah Over!

Pemkab Teluk Wondama diketahui meniadakan TPP ASN sejak triwulan III 2025 sebagai dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. DPRK menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ASN, terutama golongan bawah karena sebagian besar gaji mereka telah terpotong kredit bank.

Fraksi Persatuan dan Keadilan Nasional mengusulkan penghematan pada belanja yang tidak menjadi prioritas agar tersedia anggaran untuk pembayaran TPP. Fraksi juga mengusulkan skema pengurangan besaran TPP berdasarkan golongan atau eselon.

Baca juga:  Bupati Bintuni Tinjau Latsar CPNS di Brigif 26/GP: Cocok Bentuk ASN Disiplin

Skema yang diusulkan yakni TPP eselon II dipangkas 50 persen, eselon III 30 persen, eselon IV 20 persen, dan noneselon 10 persen. Menurut fraksi, skema tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menghapus TPP sepenuhnya.

“Sebab dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, para ASN sejatinya tidak lagi melihat berapa besar TPP, yang terpenting adalah TPP tetap ada walaupun nilainya tidak lagi sebesar sebelumnya,” ujar Asrawati.

Baca juga:  DPRK Teluk Wondama Serahkan Catatan Evaluasi LKPJ 2025 ke Pemkab, Soroti Proyek Miliaran

Usulan serupa juga disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Harapan Rakyat. Kedua fraksi meminta pemerintah daerah mencari jalan keluar agar TPP ASN kembali diberikan meski dengan nominal yang lebih kecil.

“Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah mencari jalan keluar agar TPP bagi para ASN dapat kembali diberikan meskipun dengan besaran yang lebih kecil,” ucap Juru Bicara Fraksi Gerindra Matius Patongloan. (rex/red)

Latest articles

Kejurda Bola Voli SMA/SMK Se-Papua Barat Jadi Ajang Pembinaan Bibit Atlet...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli tingkat SMA/SMK se-Papua Barat resmi digelar pada 12-16 November 2026 yang di pusatkan di Gedung Olahraga...

More like this

Bupati Bintuni Nginap di Moyeba Usai Warga Pulang dari Pengungsian, Pastikan Seluruh Fasilitas Normal 

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menginap di Kampung Moyeba untuk...

Marzel Doni Dilepas, Herly Purnama Disambut Adat-Apel Parade Kapolres Mansel

MANSEL, LinkPapua.id - Polres Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, menggelar upacara pisah sambut Kapolres...

Polres Mansel Gelar Sertijab Ps Kasat Intelkam, Kukuhkan Ps Kasat Reskrim

MANSEL, LinkPapua.id - Polres Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, menggelar serah terima jabatan (sertijab)...