MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat mengkritisi SiLPA pada Dinas Pendidikan Papua Barat yang mencapai Rp27,4 miliar. Fraksi menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dampak yang dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP).
“Setiap anggaran yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Mudasir Bogra dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Fraksi Otsus menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2025. Fraksi pada prinsipnya mengapresiasi penyampaian laporan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan.
Namun, Fraksi Otsus menilai laporan pertanggungjawaban APBD tidak seharusnya berhenti pada penyajian angka dan tingkat realisasi anggaran. Pemerintah daerah diminta menggeser orientasi pengelolaan anggaran dari sekadar mengejar penyerapan menuju belanja yang berorientasi pada hasil dan manfaat pembangunan.
Fraksi Otsus merekomendasikan evaluasi dan efisiensi sejumlah komponen belanja. Komponen tersebut meliputi belanja pegawai, honorarium, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai kurang mendesak.
Efisiensi tersebut dinilai perlu dilakukan agar ruang fiskal pemerintah dapat diarahkan ke kebutuhan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Fraksi juga mendorong peningkatan porsi belanja modal, terutama untuk sektor kesehatan dan konektivitas wilayah.
“Fraksi mendorong peningkatan porsi belanja modal, terutama untuk pembangunan sektor kesehatan dan konektivitas wilayah,” ujar Mudasir.
Belanja modal tersebut didorong untuk wilayah tertinggal, daerah perbatasan dan kawasan kepulauan. Wilayah tersebut dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Selain belanja, Fraksi Otsus memberi perhatian terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Dana tersebut diminta dikelola tepat sasaran untuk memberdayakan masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan OAP.
“Keberadaan Dana Otsus harus dapat dilihat melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan realisasi anggaran,” ucapnya.
Fraksi Otsus meminta pengelolaan Dana Otsus tetap sesuai tujuan kebijakan Otonomi Khusus. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan keberpihakan dan afirmasi kepada OAP dalam pembangunan Papua Barat.
Dalam pembangunan dan investasi, Fraksi Otsus menekankan pentingnya percepatan pemetaan wilayah adat. Pemetaan tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian perlindungan hak masyarakat adat atas tanah.
Selain hak atas tanah, Fraksi Otsus mendorong perjuangan hak politik OAP dilakukan secara konsisten. Hal itu termasuk melalui penguatan dan revisi regulasi yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.
Fraksi juga mendorong sinergi DPRP dan pemerintah di seluruh tanah Papua untuk memperjuangkan kepentingan OAP hingga tingkat nasional. Sinergi tersebut terutama terkait pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan Papua.
Salah satu catatan Fraksi Otsus tertuju pada sektor pendidikan. Fraksi mencermati SiLPA pada Dinas Pendidikan Papua Barat mencapai sekitar Rp27,4 miliar, termasuk anggaran yang berkaitan dengan kendala penyaluran program beasiswa bagi OAP.
Fraksi juga menemukan sisa anggaran pada sejumlah komponen administrasi. Kondisi tersebut diminta menjadi bahan evaluasi karena pendidikan merupakan sektor yang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan Papua Barat.
“Pemerintah harus membenahi perencanaan dan mekanisme penyaluran program agar anggaran yang telah disiapkan untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya OAP, tidak kembali menjadi sisa anggaran akibat persoalan administrasi maupun pelaksanaan program,” ucap Mudasir.
Fraksi Otsus mendorong pembangunan sumber daya manusia tidak hanya melalui pendidikan formal. Dana pembangunan pendidikan juga diminta membuka ruang bagi pendidikan nonformal, pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja masa depan.
Salah satu gagasan yang didorong ialah kerja sama jangka panjang, termasuk kerja sama internasional. Kerja sama itu diarahkan untuk membuka kesempatan pelatihan, peningkatan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja bagi OAP.
Fraksi juga mendorong skema penempatan tenaga kerja dan pengembangan kerja sama di bidang olahraga antarnegara. Pembinaan sepak bola usia dini turut menjadi bagian dari usulan tersebut.
Sementara itu, Fraksi Otsus meminta Pemprov Papua Barat menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi DPR Papua Barat terhadap pelaksanaan APBD juga diminta tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen pertanggungjawaban.
Menurut Fraksi Otsus, tindak lanjut rekomendasi BPK dan DPR merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut juga diperlukan untuk mencegah persoalan yang sama berulang pada tahun anggaran berikutnya.
Mudasir menegaskan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari proses demokrasi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 diharapkan menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan anggaran Papua Barat.
Bagi Fraksi Otsus, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar anggaran yang mampu dihabiskan pemerintah. Ukurannya ialah seberapa jauh anggaran mengurangi kesenjangan, membuka akses masyarakat terpencil, melindungi hak masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan OAP. (LP14/red)
