Menko Pangan Zulhas: Pembangunan-Pemerataan Papua Libatkan Masyarakat Adat

Published on

SORONG, LinkPapua.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pembangunan di tanah Papua melibatkan masyarakat adat. Dia juga menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.

“Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” kata Zulhas saat membuka Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).

Zulhas mengatakan pemerintah harus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunan. Menurutnya, masyarakat Papua perlu diberi ruang untuk menentukan pembangunan di wilayahnya.

Baca juga:  Sekjen DAP Wilayah III Doberai Usulkan Penguatan Hak Masyarakat Adat di RUU Masyarakat Adat

“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” ujarnya.

Zulhas hadir sebagai salah satu pembicara utama dalam PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong. Forum tersebut berlangsung selama 2-4 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, dan mitra pembangunan.

Dia menyatakan pandangannya sejalan dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengenai pentingnya memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan. PAPEDA Summit 2026 mengusung semangat Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development dengan menempatkan manusia, lingkungan, dan budaya sebagai fondasi pembangunan Tanah Papua.

Baca juga:  Baru 32 Unit Beroperasi, Obet Rumbruren Minta Dapur Bergizi Papua Barat Diperluas

Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu melaporkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional.

Selama tiga hari, forum tersebut membahas lima agenda, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim. Agenda lainnya mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy), penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut.

Baca juga:  DK PWI Menang atas Gugatan Perdata Kasus Cash Back Rp100 Miliar, Putusan Inkracht

Zulhas berharap PAPEDA Summit 2026 menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam tanah Papua. Dia juga berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga kawasan tersebut. (*/red)

Latest articles

Hari Ke-11 TMMD Mansel, Bedah Rumah Warga Kampung Yamboi Terus Berjalan

0
MANSEL, LinkPapua.id – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel) bersama warga terus memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di...

More like this

136 Prajurit TNI Bertugas di Papua Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

TIMIKA, LinkPapua.id – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat luar biasa...

Satgas Damai Cartenz Musnahkan Markas KKB di Hutan Intan Jaya, Temukan 559 Selongsong Peluru

INTAN JAYA, LinkPapua.id – Satgas Operasi Damai Cartenz memusnahkan markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)...

Mendikdasmen Kunjungi PWI Pusat, Dorong Penguatan Jurnalistik-Literasi Media di Sekolah

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendorong penguatan pendidikan...