Menko Pangan Zulhas: Pembangunan-Pemerataan Papua Libatkan Masyarakat Adat

Published on

SORONG, LinkPapua.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pembangunan di tanah Papua melibatkan masyarakat adat. Dia juga menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.

“Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” kata Zulhas saat membuka Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).

Zulhas mengatakan pemerintah harus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunan. Menurutnya, masyarakat Papua perlu diberi ruang untuk menentukan pembangunan di wilayahnya.

Baca juga:  Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” ujarnya.

Zulhas hadir sebagai salah satu pembicara utama dalam PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong. Forum tersebut berlangsung selama 2-4 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, dan mitra pembangunan.

Dia menyatakan pandangannya sejalan dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengenai pentingnya memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan. PAPEDA Summit 2026 mengusung semangat Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development dengan menempatkan manusia, lingkungan, dan budaya sebagai fondasi pembangunan Tanah Papua.

Baca juga:  Papua dan Papua Tengah Catat Positivity Rate Tertinggi Kasus HIV di Indonesia

Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu melaporkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional.

Selama tiga hari, forum tersebut membahas lima agenda, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim. Agenda lainnya mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy), penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut.

Baca juga:  Bertemu Dubes AS, Mendag Zulhas Sepakat Pererat Hubungan Ekonomi di Kawasan

Zulhas berharap PAPEDA Summit 2026 menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam tanah Papua. Dia juga berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga kawasan tersebut. (*/red)

Latest articles

DPRK Wondama Segera Bahas Usulan DOB Kuri Wamesa

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, mendukung usulan pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kuri Wamesa. DPRK akan segera menjadwalkan...

More like this

Keterlambatan Dana Otsus Papua, Wamendagri Sebut Alasan SDM dan Regulasi Klasik

JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di...

20 Titik Panas-5 Titik Api Karhutla Teridentifikasi di Papua Barat, Pemadaman Andalkan Operasi Udara

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sebanyak 20 titik panas dan 5 titik api teridentifikasi dalam penanganan...

Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Jayapura Papua, Tak Berpotensi Tsunami

JAYAPURA, LinkPapua.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 mengguncang wilayah Kabupaten Jayapura, Papua....